JAKARTA— Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, melontarkan kecaman keras terhadap buronan kasus korupsi proyek e-KTP, Paulus Tannos, yang menolak kembali ke Indonesia dan justru mengajukan penangguhan penahanan kepada otoritas Singapura.
Dalam pernyataannya kepada wartawan, Selasa (3/6/2025), Mafirion menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tunduk terhadap upaya penghindaran hukum oleh buronan kelas kakap yang telah merugikan negara.
Baca Juga:
"Kami mengecam upaya penghindaran hukum oleh tersangka kasus e-KTP ini. Ini bukan hanya soal korupsi, tapi sudah menyentuh kedaulatan hukum negara. Negara tidak boleh kalah oleh buronan," ujar Mafirion.
Ia menambahkan, keberhasilan dalam menyelesaikan kasus Tannos merupakan pertaruhan terhadap wibawa hukum dan kehormatan bangsa.
Baca Juga:
Ia menyayangkan sikap Tannos yang dinilai bebas bermanuver di luar negeri, padahal status hukumnya sebagai tersangka korupsi besar sudah jelas.
"Jika buronan korupsi dibiarkan bebas bermanuver di luar negeri, maka yang dipertaruhkan adalah kehormatan kita sebagai bangsa berdaulat," lanjutnya.
Legislator Fraksi PKB ini mendesak pemerintah, terutama Kementerian Hukum dan HAM, untuk bertindak cepat dan proaktif mengawal proses ekstradisi Paulus Tannos.
Ia meminta agar seluruh jalur hukum dan diplomatik dimaksimalkan, khususnya dengan pemerintah Singapura, yang telah menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.
"Pemerintah harus menjalin koordinasi erat dengan otoritas Singapura, baik melalui jalur hukum maupun diplomatik. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura harus dimanfaatkan secara maksimal," katanya.
Tak hanya itu, Mafirion juga mendorong langkah tegas lainnya, seperti pembekuan paspor dan pencabutan seluruh akses keimigrasian Tannos, demi mencegah kemungkinan pelarian lanjutan.
"Ini menjadi batu ujian, tidak hanya bagi KPK, tetapi juga bagi seluruh sistem penegakan hukum kita," tegasnya.
DELISERDANG Setelah diungkap BITVOnline.com ke ruang publik, Pemprov Sumut akhirnya dipastikan tidak melanjutkan proses pengadaan paket
Pemerintahan
MAKASSAR Dai dan mantan pendeta Ustad Dr H M Yahya Yopie Waloni Sth Mth (55), dilaporkan meninggal dunia usia khutbah di Masjid Darul Falah
Agama
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mencegah delapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemerasan Tenaga Kerja Asing (TKA
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menegaskan bahwa rencana perubahan aturan luas minimal rumah
Ekonomi
LANGKAT Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) melalui yayasan Human Initiative menyalurkan bantuan 100 ekor kambing kurban kepada warga Desa Pa
Nasional
Yangon, Myanmar Militer Myanmar menangkap seorang anak berusia enam tahun yang diduga terlibat dalam pembunuhan seorang pensiunan jender
Internasional
Tapanuli Selatan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyalurkan seekor sapi kurban untuk masyarakat Kabupaten Tapanuli Selat
Nasional
TAPSEL Wakil Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Jafar Syahbuddin Ritonga, mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjadikan perayaan Idul Adh
Agama
BATU BARA Warga Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, tengah dibuat resah oleh in
Pemerintahan
MEDAN Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Sumut yang digelar pada Selasa (3/6/2025) memutuskan pemberhentian dengan hormat H
Nasional
