Kejagung Kembali Panggil 3 Mantan Stafsus Nadiem Makarim Terkait Korupsi Chromebook Rp9,9 Triliun

JAKARTA— Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memanggil tiga mantan staf khusus (stafsus) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019–2024, Nadiem Makarim, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan laptop Chromebook.

Ketiganya berinisial FH, JT, dan IA, akan mulai diperiksa pada Selasa, 10 Juni 2025, menyusul dua kali mangkir dari pemanggilan sebelumnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menyampaikan bahwa surat panggilan telah dilayangkan oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

"Penyidik hanya bilang pemeriksaan mulai besok," ujar Harli di Jakarta, Senin (9/6/2025).

Akibat ketidakhadiran pada dua panggilan pemeriksaan sebelumnya, ketiga mantan stafsus tersebut telah dicekal agar tidak dapat bepergian ke luar negeri.

Selain itu, penyidik juga melakukan penggeledahan di apartemen ketiganya pada 21 dan 23 Mei 2025, serta menyita barang bukti elektronik dan dokumen penting.

Kasus ini merupakan bagian dari penyidikan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook untuk digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek yang berlangsung dari tahun 2019 hingga 2022.

Penyidik menduga adanya pemufakatan jahat yang mengarahkan tim teknis untuk menyusun kajian teknis berpihak kepada vendor tertentu, sehingga pengadaan diarahkan pada penggunaan sistem operasi Chrome OS, meskipun sebelumnya telah dilakukan uji coba 1.000 unit Chromebook pada 2019 yang hasilnya dinilai tidak efektif.

Rekomendasi teknis awal sebenarnya mengarah pada penggunaan laptop berbasis Windows, namun kemudian kajian tersebut diganti dengan yang baru agar tetap menggunakan Chromebook.

Harli menyebutkan bahwa nilai total proyek mencapai Rp9,982 triliun, terdiri dari:

- Rp3,582 triliun dari Dana Satuan Pendidikan (DSP)

- Rp6,399 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

Kejagung memastikan akan menuntaskan kasus ini secara transparan, dan menindak siapapun yang terlibat tanpa pandang bulu.*

(lp/a008)