JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia menanggapi pernyataan Wilmar International Limited terkait penyitaan uang sebesar Rp11,8 triliun dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas CPO dan turunannya.
Wilmar menyebut dana tersebut sebagai dana jaminan, namun Kejagung menegaskan bahwa uang itu merupakan barang bukti atau uang pengembalian kerugian keuangan negara.
Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan kepada wartawan, Rabu (18/6), bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak dikenal istilah dana jaminan.
Baca Juga:
"Yang ada uang disita sebagai barang bukti atau uang pengembalian kerugian keuangan negara," ujar Harli.
Uang yang disita dari lima terdakwa korporasi yang tergabung dalam Wilmar Group tersebut berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Juni 2025.
Baca Juga:
Penyitaan ini menjadi bagian penting dalam proses hukum yang tengah berjalan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam putusan pengadilan pasca tim penuntut umum mengajukan tambahan memori kasasi.
"Karena perkaranya masih berjalan, uang pengembalian tersebut disita untuk bisa dipertimbangkan dalam putusan pengadilan," jelas Harli.
Lebih lanjut, Harli menyebutkan bahwa uang yang disita telah dimasukkan ke dalam memori kasasi sebagai bagian tidak terpisahkan guna menjadi bahan pertimbangan hakim agung dalam pemeriksaan kasasi.
Uang tersebut juga dikompensasikan untuk menutupi seluruh kerugian negara akibat perbuatan korupsi para terdakwa korporasi.
Kejagung optimis dengan proses kasasi yang sedang berjalan dan yakin akan memenangkan perkara ini.
"Kami harus optimis karena penyitaan sudah mendapatkan persetujuan dari pengadilan dan Jaksa Penuntut Umum. Kami juga telah memasukkan tambahan memori kasasi terkait penyitaan uang tersebut," tutup Harli.*
Ngawi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mendorong para petani untuk memanfaatkan fasilitas kredit alat dan mesin pertanian (a
Pertanian Agribisnis
TOBA Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Toba menunjukkan respon cepat dalam menangani kasus tindak pidana pelarian anak di bawa
Pemerintahan
MEDAN Tragedi jatuhnya pesawat Air India rute AhmedabadLondon menyisakan duka mendalam bagi dunia penerbangan. Dari 242 penumpang, hanya
Pariwisata
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akhirnya angkat bicara soal pro dan kontra seputar rumah subsidi
Pemerintahan
TERNATE Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jajarannya di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untu
Nasional
SUMBAR Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali mengalami erupsi pada Rabu malam (18/6/2025) sekitar pukul 2009 WIB, memuntahkan abu vulkan
Peristiwa
LANGKAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) bersama WALHI, BPSKL Wilayah II, Dirjen Gakk
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) tengah menggodok wacana penerapan su
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menyalurkan langsung tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) melalui Anggaran Pend
Pemerintahan
BALIGE Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bersama Forkopimda, TNI, Polri, dan Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII) menggelar upaca
Seni dan Budaya
