Indonesia Kecam Pendudukan Israel di Tepi Barat, Menlu Sugiono Tegaskan Pelanggaran Hukum Internasional
NEW YORK Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia dengan tegas mengecam pendudukan Israel di Tepi Barat Palest
NASIONAL
MEDAN -Sidang dugaan praktik suap dalam perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Langkat kembali mengungkap fakta mengejutkan.
Kali ini, ahli digital forensik membeberkan isi percakapan antara Kepala SDN 055975 Pancur Ido, Awaluddin, dengan mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, yang diduga kuat membahas pengaturan seleksi PPPK.
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (24/6/2025), ahli forensik digital Roy Teno Siburian yang dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), mengungkap hasil kloning ponsel kedua terdakwa.
"Ada bentuk panggilan suara dan chat yang cukup intens. Total ada 15 panggilan telepon dan 62 pesan yang terekam antara Awaluddin dan Saiful Abdi," kata Roy di hadapan majelis hakim.
Komunikasi tersebut berlangsung sejak 18 September 2023 hingga terakhir pada 30 Januari 2024. Salah satu isi pesan bahkan menyebutkan seorang guru honorer yang ikut program PPPK dipanggil penyidik Tipikor Polres Langkat.
"Assalamualaikum, Pak Serly salah satu guru honorer yang saya bawak dipanggil Tipikor Langkat!" tulis Awaluddin kepada Saiful dalam sebuah pesan.
Fakta lain mencuat saat Awaluddin memberikan kesaksian bahwa Kepala Seksi Kesiswaan SD, Alek Sander, memintanya tidak menyebut nama-nama pejabat dalam pemeriksaan awal. Akibat tekanan tersebut, ia mengubah keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Namun, setelah ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa oleh Polda Sumut, Awaluddin memutuskan untuk membuka seluruh keterangan yang sebenarnya.
"Ya, (keterangan berubah) karena permintaan Alek agar dia tidak dilibatkan. Tapi setelah saya jadi tersangka, saya kasih semua yang sebenarnya," ujarnya.
Awaluddin juga mengakui dirinya diminta Alek untuk mencari guru honorer yang bersedia membayar agar bisa lulus PPPK. Dari 33 orang yang dia kumpulkan, hanya 11 yang akhirnya lulus.
Ia menyebut besaran uang bervariasi, antara Rp 10 juta hingga Rp 80 juta per guru, dan uang tersebut diserahkan kepada Alek, yang disebut sebagai "orang kepercayaan Kadis".
"Saya antar uang sekitar 10 kali, ada yang saya bawa langsung ke rumah Alek, ada yang dia jemput sendiri. Katanya, uang disetor ke Kadis," kata Awaluddin.
NEW YORK Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia dengan tegas mengecam pendudukan Israel di Tepi Barat Palest
NASIONAL
JAKARTA Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kunco
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Gubernur Bali, Wayan Koster, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus tingkat Provi
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Satlantas Polres Padangsidimpuan, Polda Sumatera Utara, mengantisipasi terjadinya kemacetan di sejumlah titik rawan lalu
NASIONAL
JAKARTA Mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, kembali menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka penerima alira
HUKUM DAN KRIMINAL
LONDON Raja Charles III memberikan respons terhadap penangkapan yang dilakukan kepolisian Inggris terhadap adiknya, Pangeran Andrew Moun
INTERNASIONAL
JAKARTA Pengguna aplikasi DANA berkesempatan mendapatkan saldo gratis senilai Rp400.000 yang akan ditransfer langsung ke ewallet mereka
EKONOMI
MEDAN Keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Medan menunjukkan tren positif selama satu tahun kepemimpinan Wali Kota Medan, Rico Tri
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan kep
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan kembali menggelar Ramadhan Fair pada tahun 2026 yang keXX. Acara tahunan ini dijadwalkan berlangsung pada t
PEMERINTAHAN