
Gubernur Bobby Nasution Genjot Program CERDAS, Targetkan Sumut Bebas Blank Spot!
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, terus tancap gas mewujudkan transformasi digital di provinsi yang d
Pemerintahan
Jakarta – Kasus dugaan praktik kecantikan ilegal yang melibatkan Ria Agustina, pemilik klinik “Ria Beauty,” masih terus bergulir. Kuasa hukum Ria, Raden Ariya, mengajukan penangguhan penahanan kepada pihak kepolisian dengan alasan kemanusiaan. Ria diketahui menjadi tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang baru berusia satu tahun.
“Kami sudah ajukan penangguhan penahanan, tetapi hingga saat ini belum ada persetujuan. Kami akan terus melakukan tindak lanjut,” ujar Raden Ariya pada Jumat, 6 Desember 2024.Raden menjelaskan, Ria merupakan satu-satunya pencari nafkah di keluarganya. Tidak hanya menghidupi anaknya yang masih kecil, Ria juga menanggung kebutuhan orang tua, ipar, dan keluarganya secara keseluruhan.”Suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga klien kami sepenuhnya bertanggung jawab atas ekonomi keluarga. Penangguhan ini diajukan demi mempertimbangkan nasib anak-anak dan keluarganya,” tambah Raden.Selain itu, Raden menekankan bahwa meskipun praktik Ria dinilai ilegal, ia tidak sepenuhnya bersalah. Menurutnya, Ria telah mengikuti lebih dari 30 pelatihan kecantikan dan memiliki sertifikat pendukung. “Dari sudut pandang kami, ia tidak sepenuhnya salah. Dia memiliki 33 sertifikat pelatihan, dan beberapa obat yang digunakan juga sudah terdaftar di BPOM,” ungkapnya.
Ria Agustina, lulusan jurusan perikanan, diketahui menjalankan praktik kecantikan melalui klinik “Ria Beauty” yang berlokasi di Malang, Jawa Timur. Namun, kegiatan klinik ini dianggap tidak memenuhi standar medis.Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra, menjelaskan bahwa penangkapan Ria dilakukan setelah ditemukan bukti bahwa praktiknya berisiko tinggi bagi pasien.”Kami menemukan sejumlah pelanggaran dalam praktiknya. Ria Agustina menjalankan kegiatan medis tanpa memiliki latar belakang pendidikan kedokteran yang memadai,” ujar Kombes Wira.Pihak kepolisian menegaskan bahwa pelaku melakukan pelanggaran hukum yang serius karena tidak memiliki izin praktik resmi dan memberikan layanan medis di luar kewenangannya.
Meski dihadapkan pada tuduhan tersebut, kuasa hukum Ria tetap bersikukuh bahwa kliennya memiliki kemampuan yang didukung oleh pengalaman dan pelatihan. “Klien kami sudah banyak berinvestasi dalam pengembangan keterampilan. Kami meminta masyarakat untuk melihat kasus ini secara adil,” kata Raden.Namun, pihak kepolisian menilai, sertifikasi pelatihan yang dimiliki Ria tidak dapat menggantikan kewajiban hukum untuk memiliki lisensi resmi sebagai dokter kecantikan.Kasus ini menjadi pengingat pentingnya memilih layanan kesehatan dari tenaga medis yang bersertifikasi resmi. Masyarakat diimbau untuk tidak tergiur oleh layanan murah tanpa memastikan legalitas dan kompetensi penyedia layanan.Polisi mengingatkan bahwa praktik kecantikan ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan kesehatan dan keselamatan pasien. (JOHANSIRAIT)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, terus tancap gas mewujudkan transformasi digital di provinsi yang d
PemerintahanNIAS SELATAN Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampu
Hukum dan KriminalJAKARTA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Markas Besar TNI menggelar kegiatan sos
NasionalPADANGSIDIMPUAN Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
PemerintahanMEDAN Universitas AlAzhar (UA) resmi menggelar kuliah perdana bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 20252026 dengan mengusung tema Pen
PendidikanBINJAI Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus memperluas cakupan program i
KesehatanTEBING TINGGI Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi berkomitmen merevitalisasi sejumlah aset strategis milik daerah pada Tahun Anggaran
PemerintahanBANDAR LAMPUNG Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan daerah yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabi
PemerintahanDENPASAR Menanggapi beredar kabar terkait pembangunan Bandara Bali Utara di sejumlah media, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Pro
NasionalTABANAN Dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan publik di sektor pertanahan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tabanan mendorong
Pemerintahan