
Mau Ajukan KUR BNI 2025? Simak Syarat dan Cara Pengajuan Pinjaman Plafon Rp500 Juta dan Bunga Ringan 6%
MEDAN Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2025 kembali menjadi solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) d
EkonomiJAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan dalam kasus suap terkait penanganan perkara Harun Masiku.
Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Jumat (25/7/2025).
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu.
Baca Juga:
"Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, dan oleh karena itu membebaskan dari dakwaan kesatu tersebut," ujar Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto.
Namun demikian, dalam dakwaan kedua, Hasto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam tindak pidana korupsi berupa suap kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, bersama Harun Masiku dan dua orang lainnya.
Baca Juga:
Putusan ini lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya menuntut Hasto dengan 7 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan.
Jaksa mendalilkan bahwa Hasto menghalangi upaya penangkapan terhadap Harun Masiku, eks calon legislatif PDIP yang buron sejak 2020.
Namun majelis hakim menilai tidak cukup bukti untuk menyatakan Hasto melakukan perintangan penyidikan.
Dalam pertimbangan majelis, Hasto terbukti bersama Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri memberikan suap senilai Sin$57.350 atau sekitar Rp600 juta kepada Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkah Harun Masiku melalui skema pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI periode 2019–2024.
Dari keempat nama tersebut, Saeful Bahri telah menjalani hukuman, Harun Masiku masih dalam daftar buronan, dan Donny telah ditetapkan sebagai tersangka namun belum menjalani proses hukum lebih lanjut.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan menghormati putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim.
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya telah menyampaikan seluruh bukti yang dimiliki dalam proses penuntutan.
"Kami menghormati apapun putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim. Ke depan, kami akan terus mengawal penanganan kasus ini termasuk upaya pencarian Harun Masiku," ujar perwakilan KPK dalam konferensi pers.*
(cn/a008)
MEDAN Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2025 kembali menjadi solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) d
EkonomiMEDAN Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan terjadi penurunan harga beras medium di tingkat konsumen menjadi Rp 13.637 per kilogram
EkonomiMEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan merencanakan revitalisasi Taman Budaya Medan sebagai upaya serius untuk menjadikan ruang tersebut le
Seni dan BudayaTANGERANG SELATAN Sebuah ledakan mengguncang Jalan Talas 2 RT 003 RW 001, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, pada Jumat pagi sekitar pukul 05.3
PeristiwaJAKARTA Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dengan terdakwa artis Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
EntertainmentDEPOK Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), memberikan pesan tegas kepada para wisudawan Universitas Indo
EkonomiJAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa program biodiesel dengan kadar 50 atau B50 sa
EkonomiJAKARTA Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyambut positif rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sa
EkonomiMEDAN Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Jumat (12/9/2025) pagi ini dibuka menguat tipis sebesar 0,
EkonomiMEDAN Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat (12/9/2025) pagi ini dibuka menguat signifikan. Pada pukul 09.01 WIB, IH
Ekonomi