Viral Isu Pembagian Dana MBG ke Presiden, Kepala BGN Buka Suara
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, membantah keras beredarnya narasi di media sosial yang mengatasnamakan diriny
NASIONAL
PEKANBARU – Kepolisian Daerah (Polda) Riau mengungkap praktik kecurangan dalam distribusi pangan dengan membongkar kasus peredaran beras oplosan di Jalan Mulyorejo, Kota Pekanbaru.
Dalam operasi tersebut, aparat menyita total 9 ton beras oplosan dan mengamankan satu orang tersangka berinisial R.
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyebutkan, penggerebekan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap konsumen.
"Arahan Bapak Kapolri adalah agar kami bisa hadir di tengah masyarakat, memberikan rasa aman, serta menegakkan hukum terhadap kejahatan yang merugikan rakyat. Ini bagian dari menjaga stabilitas kamtibmas," ujar Irjen Herry saat konferensi pers di lokasi, Sabtu (26/7/2025).
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau yang dipimpin Kombes Ade Kuncoro mengungkap dua modus operandi yang digunakan pelaku.
Pertama, tersangka mencampur beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) milik Bulog dengan beras reject atau kualitas buruk.
Modus kedua adalah dengan membeli beras berkualitas rendah dari wilayah Pelalawan, lalu mengemas ulang ke dalam karung bermerek premium seperti Aira, Family, Anak Dara Merah, dan Kuriak Kusuik.
Tindakan ini dimaksudkan agar beras terlihat seperti produk unggulan dan dijual dengan harga lebih tinggi.
"Modus semacam ini jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku mengejar keuntungan pribadi dengan cara yang mencederai kepercayaan publik," ujar Kombes Ade.
Kapolda Riau menegaskan bahwa tindakan seperti ini merusak niat baik pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, terutama melalui program SPHP yang bertujuan menyediakan beras berkualitas dengan harga terjangkau untuk masyarakat.
"Seluruh ekosistem pertanian didukung oleh uang rakyat, dari pupuk, BBM, irigasi, hingga subsidi. Ketika ada pelaku yang serakah memanfaatkan sistem ini untuk keuntungan pribadi, mereka menciptakan 'serakahnomics', istilah yang digunakan Presiden," tegas Irjen Herry.
Polda Riau berkomitmen untuk terus menindak tegas praktik-praktik curang dalam distribusi pangan yang dapat merugikan masyarakat luas dan menciptakan distorsi pasar.*
(d/a008)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, membantah keras beredarnya narasi di media sosial yang mengatasnamakan diriny
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersiap menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) keXVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, memetakan dinamika politik nasional serta arah perkembangan industri m
NASIONAL
JAKARTA Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) resmi mengadopsi standar ketenagakerjaan baru yang m
NASIONAL
JAKARTA Ketua Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Kristiani Indonesia Raya (LBH GEKIRA), Dr. Santrawan T. Paparang, menilai Presiden Prabowo S
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya mantan Gubernur Aceh periode 20122017, dr. Zaini Abdullah, y
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan tidak akan menyita seluruh sepeda motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) yang menja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan
HUKUM DAN KRIMINAL
KUPANG Warga Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengeluhkan lonjakan harga gas elpiji nonsubsidi ukuran 12 kilogram yang dalam bebe
EKONOMI
JAKARTA Badan Pengelola (BP) BUMN bersama Danantara tengah menyiapkan restrukturisasi besarbesaran terhadap perusahaan pelat merah. Sal
EKONOMI