Menteri Agus: Tak Ada Kebanggaan Jika Pegawai Melanggar Aturan

JAKARTA — Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan pentingnya penerapan integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas, baik di tingkat pusat maupun wilayah.

Ia menyampaikan bahwa pengabdian terbaik kepada negara adalah dengan memberikan pelayanan publik yang prima.

Hal ini disampaikan Menteri Agus dalam Rapat Koordinasi Dukungan Manajemen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 yang digelar di Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025).

Rakor tersebut mengusung tema "Transformasi Dukungan Manajemen dalam Mewujudkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 'PRIMA'."

Dalam paparannya, Menteri Agus memperkenalkan akronim PRIMA sebagai nilai utama yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh jajaran: Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel.

"Tidak ada kebanggaan di kementerian ini jika menghukum pegawai karena perbuatan yang seharusnya sudah diketahui tidak boleh dilakukan. Mari kita tingkatkan integritas kita dalam mengemban tugas," tegas Menteri Agus kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah dan jajaran Kemenimipas yang hadir secara luring dan daring.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap berbagai prestasi yang berhasil diraih jajaran Kemenimipas baik di level nasional maupun internasional, sembari berharap capaian tersebut terus ditingkatkan ke depannya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemenimipas Asep Kurnia menegaskan bahwa kementeriannya tengah memasuki fase transformasi penting.

Menurutnya, transformasi tersebut berfokus pada pembangunan pondasi kelembagaan yang kokoh, terstruktur, dan berorientasi jangka panjang.

"Kita sedang membangun Kementerian yang modern dan mandiri. Transformasi ini harus diikuti dengan perubahan paradigma dalam tata kelola organisasi, terutama di tingkat wilayah yang kini harus memiliki peran ganda: teknis dan manajerial," jelas Asep.

Rapat koordinasi ini juga menjadi forum strategis dalam menyelaraskan tugas, fungsi, dan program kerja antarunit.

Selain itu, kegiatan ini digunakan sebagai ajang konsolidasi kebijakan, sinkronisasi program, dan penguatan kapabilitas manajemen di seluruh lini kementerian.