JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, meminta Mabes TNI memberikan penjelasan secara terbuka terkait dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada influencer Ferry Irwandi.
Ia menekankan pentingnya transparansi, mengingat kasus ini menyangkut isu strategis pertahanan siber nasional.
"Perlu dijelaskan secara terang oleh Mabes TNI atau Dansatsiber, tindakan apa yang dilakukan oleh Ferry Irwandi sehingga dianggap mengancam pertahanan siber di lingkungan Kemenhan maupun TNI," ujar Hasanuddin dalam pernyataannya, Rabu (10/9/2025).
Baca Juga:
Sebelumnya, Komandan Satuan Siber TNI, Brigjen Juinta Omboh Sembiring, menyatakan pihaknya menemukan dugaan pelanggaran hukum oleh Ferry Irwandi, berdasarkan hasil patroli siber internal.
Temuan tersebut kemudian dikonsultasikan kepada Polda Metro Jaya pada Senin (8/9/2025).
Baca Juga:
Namun demikian, Wadirreskrimsus Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menyebut laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.
Ia mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 105/PUU-XXII/2024, yang menegaskan bahwa pencemaran nama baik hanya bisa diproses hukum apabila ditujukan kepada individu, bukan institusi.
"Putusan MK sudah tegas menyatakan, pencemaran nama baik hanya bisa diproses hukum pidana apabila ditujukan kepada orang perorangan, bukan institusi," kata Hasanuddin menegaskan.
Hasanuddin juga mengingatkan bahwa fungsi pertahanan siber yang dimiliki TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dibatasi pada lingkungan internal, sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pertahanan Siber Kemhan Tahun 2014.
Ia mempertanyakan, apakah benar tindakan Ferry Irwandi dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap pertahanan siber atau justru hanya merupakan bentuk kritik di ruang publik.
"Hal ini agar publik mendapat pemahaman yang jelas," tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.
Dengan ketidakjelasan posisi hukum kasus ini dan polemik terkait kewenangan institusi, TB Hasanuddin mendesak Mabes TNI untuk segera meluruskan duduk perkara.
Ia menyebut transparansi menjadi kunci agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang dapat merugikan citra TNI maupun membingungkan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Mabes TNI belum memberikan pernyataan lanjutan soal langkah hukum maupun klasifikasi pelanggaran yang dituduhkan kepada Ferry Irwandi.*
(in/a008)
Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan memulai
Pemerintahan
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun memperingati Hari Anak Nasional (HAN) ke41 Tahun 2025 dengan meriah dan penuh makna di Lapan
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba, khususnya di kawa
Pemerintahan
ACEH SINGKIL Universitas Aufa Royhan (UNAR) kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia bidang kese
Kesehatan
ACEH SINGKIL Universitas Aufa Royhan (UNAR) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas tenaga kesehatan daerah
Kesehatan
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menanggapi serius keluhan warga terkait aktivitas kafe tuak di Jalan Ikahi II, Keluraha
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Wakil Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Jafar Syahbuddin Ritonga, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga
Pemerintahan
PADANG SIDIMPUAN, SUMUT Dunia pendidikan di Kota Padang Sidimpuan kembali tercoreng akibat dugaan pelanggaran hak siswa oleh salah satu
Hukum dan Kriminal
BALI Bencana banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Provinsi Bali setelah hujan deras mengguyur sejak Selasa (9/9) hingga Ra
Peristiwa
ACEH SINGKIL Dalam rangka memperkuat peran pendidikan dalam peningkatan mutu layanan kesehatan, Universitas Aufa Royhan (UNAR) menggelar
Kesehatan