Viral Isu Pembagian Dana MBG ke Presiden, Kepala BGN Buka Suara
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, membantah keras beredarnya narasi di media sosial yang mengatasnamakan diriny
NASIONAL
JAKARTA– Aktris Sandra Dewi mengajukan keberatan hukum atas penyitaan sejumlah aset yang diduga terkait kasus korupsi timah yang menjerat suaminya, Harvey Moeis.
Keberatan tersebut kini tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Andi Saputra, menyampaikan bahwa sidang keberatan tersebut telah memasuki tahap pembuktian.Baca Juga:
"Benar, saat ini sedang berlangsung sidang keberatan penyitaan aset yang diajukan Sandra Dewi dalam kasus korupsi Harvey Moeis," kata Andi kepada wartawan, Senin (20/10).
Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto, dengan dua hakim anggota yakni Sunoto dan Mardiantos.
Dalam perkara bernomor 7/PID.SUS/KEBERATAN/TPK/2025/PN.Jkt.Pst tersebut, Sandra Dewi, Kartika Dewi, dan Raymon Gunawan tercatat sebagai pihak pemohon, sedangkan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung menjadi pihak termohon.
Andi menyebut, pemohon meminta pengembalian sejumlah aset yang disita dan dirampas negara karena dinilai tidak terkait langsung dengan perkara korupsi.
"Argumen Pemohon menyebut mereka adalah pihak ketiga yang beriktikad baik. Aset diperoleh secara sah, di antaranya melalui endorsement, pembelian pribadi, hadiah, serta adanya perjanjian pisah harta sebelum menikah," ujarnya.
Sebelumnya, dalam sidang kasus pokok Harvey Moeis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Sandra Dewi telah bersaksi bahwa tidak ada harta yang diberikan suaminya selain cincin kawin dan tunangan.
Dalam proses penyidikan juga terungkap adanya perjanjian pisah harta antara keduanya.
Salah satu aset yang dipermasalahkan adalah 88 tas mewah milik Sandra Dewi, yang menurut kuasa hukum Harvey, Harris Arthur Hedar, dibeli dari hasil kerja dan endorsement kliennya.
"Itu hasil keringat Ibu SD (Sandra Dewi), yang telah diklarifikasi penyidik. Tapi tetap disita. Nanti kita buktikan bersama di pengadilan," kata Harris, Senin (22/7).
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, membantah keras beredarnya narasi di media sosial yang mengatasnamakan diriny
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersiap menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) keXVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, memetakan dinamika politik nasional serta arah perkembangan industri m
NASIONAL
JAKARTA Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) resmi mengadopsi standar ketenagakerjaan baru yang m
NASIONAL
JAKARTA Ketua Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Kristiani Indonesia Raya (LBH GEKIRA), Dr. Santrawan T. Paparang, menilai Presiden Prabowo S
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya mantan Gubernur Aceh periode 20122017, dr. Zaini Abdullah, y
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan tidak akan menyita seluruh sepeda motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) yang menja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan
HUKUM DAN KRIMINAL
KUPANG Warga Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengeluhkan lonjakan harga gas elpiji nonsubsidi ukuran 12 kilogram yang dalam bebe
EKONOMI
JAKARTA Badan Pengelola (BP) BUMN bersama Danantara tengah menyiapkan restrukturisasi besarbesaran terhadap perusahaan pelat merah. Sal
EKONOMI