Penggugat UU Polri: Rakyat Itu Sederhana, Ingin Polisi Bertugas Sesuai UUD
JAKARTA Advokat Syamsul Jahidin, yang sebelumnya menggugat UndangUndang Polri ke Mahkamah Konstitusi (MK), menilai Peraturan Polri Nomo
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN — Dugaan tindak pidana korupsi pungutan liar Dana Dacil (Bantuan Guru terhadap Daerah Terpencil) Tahun Anggaran 2024/2025 di Kabupaten Nias Selatan masih dalam penyelidikan. Namun, meski 32 orang telah diperiksa, Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Kabid PTK) DR.
Yasatulo Lase hingga kini belum dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Negeri Nias Selatan, khususnya Jaksa Seksi Pidana Khusus.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena Kabid PTK memiliki peran strategis dalam pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan tenaga kependidikan, termasuk pengawasan kinerja pendidik di wilayah Nias Selatan.Baca Juga:
Tokoh pengamat pendidikan, Ts. Laia, menekankan pentingnya pemeriksaan menyeluruh semua pihak yang terkait dengan Dana Dacil.
"Tidak boleh ada istilah tebang pilih atau pilih kasih dalam pemeriksaan perkara. Semua yang diduga memiliki korelasi dengan kasus harus dimintai keterangan sesuai prosedur hukum," ujarnya, Selasa (9/12).
Hal senada diungkap Liusma Ndruru, S.Sos, M.Si, yang mempertanyakan keberanian Jaksa Seksi Pidana Khusus memanggil Kabid PTK.
"Mengapa belum diperiksa, padahal jabatannya sangat terkait dengan Dana Dacil? Sejarah akan mencatat kualitas penegakan hukum di Bumi Nias Selatan," katanya.
Sebelumnya, Kasipidsus Lintong Samuel, didampingi Jaksa Foorgus Gea S.H., menjelaskan bahwa pihaknya telah memeriksa 32 orang termasuk Kadis Pendidikan Nurhayati Telaumbanua, Kabid SD Kornelius Duha, Kabid SMP Haogo Gamuata Ndruru, dan Sekretaris Dinas Elisama Lase.
Namun, Kabid PTK Yasatulo Lase masih belum diperiksa.
Menanggapi hal ini, Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan, Edmon Purba, S.H., M.H., mengatakan, "Silakan koordinasi dengan Pidsus, dan semua yang berkaitan akan dipanggil," melalui pesan WhatsApp, Senin (8/12).
Masyarakat Nias Selatan berharap semua pejabat yang terkait kasus Dana Dacil dipanggil dan diperiksa agar tidak ada kesan perlakuan istimewa dan penegakan hukum berjalan adil.*
(dh)
JAKARTA Advokat Syamsul Jahidin, yang sebelumnya menggugat UndangUndang Polri ke Mahkamah Konstitusi (MK), menilai Peraturan Polri Nomo
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Komisi V DPR RI meninjau langsung kondisi pascabencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah. Ketua
PERISTIWA
SOLO Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, meminta perguruan tinggi di Indonesia melakukan penelitian untuk menin
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Penyanyi legendaris Iwan Fals menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara,
NASIONAL
JAKARTA Timnas Indonesia U22 kembali menjadi sorotan publik usai tampil di bawah ekspektasi pada SEA Games 2025. Skuad Garuda Muda dipa
OLAHRAGA
BIREUEN Pekerjaan besar penyambungan jembatan bailey dengan jembatan rangka baja Teupin Mane di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, akhir
NASIONAL
ACEH Tumpukan kayu beragam ukuran terlihat di lokasi terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh. Kayukayu tersebut disebut berpotensi m
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon tumbang dan menimpa satu unit mobil minibus di Jalan Imam Bonjol, Kelu
PERISTIWA
JAKARTA Meta, perusahaan yang menaungi Facebook, Instagram, dan WhatsApp, kembali menuai kritik setelah melakukan pemblokiran terhadap p
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Polres Metro Jakarta Pusat membantah dugaan sabotase dalam kebakaran yang menimpa kantor PT Terra Drone Indonesia di Kemayoran,
HUKUM DAN KRIMINAL