JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau secara khusus 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dimiliki Polri.
Surat resmi dikirim ke Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK, dipimpin oleh Aminuddin, untuk menekankan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan SPPG.
"Melalui surat ini, kami meminta agar dilakukan monitoring, pemantauan, serta kajian terhadap skema pengelolaan SPPG oleh Polri," kata Yassar Aulia, staf Divisi Advokasi ICW, Rabu (25/2/2026).Baca Juga:
ICW menyoroti mekanisme pengelolaan SPPG yang tidak dilakukan langsung oleh Polri, melainkan melalui perantara Yayasan Kemala Bhayangkari.
Yayasan ini memiliki cabang di hampir seluruh Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres) di Indonesia, dengan total 419 yayasan: 378 cabang, 34 kepengurusan daerah, 5 cabang berdiri sendiri, 1 gabungan, dan 1 pusat.
"Pucuk pimpinan yayasan selalu konsisten diisi oleh istri Kapolda atau Kapolres di wilayah bersangkutan," ungkap Yassar.
Kondisi ini, menurut ICW, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena keterikatan relasi keluarga dan finansial dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
ICW juga mencatat adanya keistimewaan yang diberikan BGN kepada Polri, termasuk tidak berlakunya batas maksimal 10 SPPG per yayasan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional No. 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026.
"Praktik ini dapat memicu konflik kepentingan finansial, mengingat berbagai insentif dan biaya yang diterima pihak Polri saat mengelola dapur MBG," jelas Yassar.
Sebagai informasi, Polri saat ini membangun 1.179 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Tahun 2026, Polri berencana menambah 1.500 SPPG baru.
Hingga kini, 201 SPPG Polri telah memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi, 119 SPPG bersertifikat Halal, dan 147 SPPG memiliki Sertifikat Uji Laboratorium Air.
Langkah ICW ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam program pemenuhan gizi nasional, terutama bila melibatkan institusi negara dan organisasi masyarakat yang memiliki relasi keluarga erat.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menerima informasi mengenai meninggalnya tersangka kasus dugaan korupsi peng
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, dituntut 6 tahun 6 bulan penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan liqu
HUKUM DAN KRIMINAL
GAYO LUES Seorang pendaki asal Binjai, Sumatera Utara, Kris Biantoro (49), meninggal dunia saat turun dari puncak Taman Nasional Gunung
PERISTIWA
JAKARTA Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik Stefanus Gusma menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, Seni
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi terkait viralnya informasi di media sosial yang menyebut adanya pengadaan senil
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan dalam memberantas narkoba, perjudian, serta kej
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar komunikasi digital Anthony Leong menilai gaya komunikasi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mencerminkan pende
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait pengadaan kaos kaki y
NASIONAL
JAKARTA Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, kembali menanggapi polemik Putusan MK Nomor 90/PUUXXI/2023 yang mengatur sy
NASIONAL
MALANG Tersangka kasus dugaan pornografi, Imam Muslimin atau yang dikenal dengan nama Yai Mim, meninggal dunia saat hendak menjalani pem
HUKUM DAN KRIMINAL
