Negosiasi Gagal, Trump Perintahkan Blokade Selat Hormuz, Ancam Pasokan Energi Dunia
JAKARTA Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan Angkatan Laut AS untuk memulai blokade di Selat Hormuz setelah negosiasi den
INTERNASIONAL
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga realisasi penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sesuai kontrak yang telah disepakati.
Dugaan ini muncul setelah KPK melakukan pemeriksaan lapangan terkait distribusi bansos beras oleh PT Dosni Roha Indonesia (DNR).
"Ditemukan dugaan bahwa penyaluran tidak sampai ke titik akhir, masih di pul atau titik tertentu, sehingga masih membutuhkan effort lebih untuk bisa sampai ke titik akhir. Artinya, hal ini bertentangan dengan kontrak penyaluran bansos," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat ditemui di Jakarta, Kamis (26/2/2026).Baca Juga:
Menurut Budi, dugaan penyimpangan ini terjadi secara masif di sejumlah wilayah Indonesia, sehingga KPK terus mendalami praktik distribusi di lapangan.
Untuk menelusuri hal ini, KPK pada 25 Februari 2026 memeriksa dua saksi dari klaster PT DNR, yaitu Direktur Operasional PT DNR Logistics tahun 2021–2024, Herry Tho, dan mantan Pejabat Pembuat Komitmen Kemensos, Matheus Joko Santoso.
Pemeriksaan ini difokuskan untuk mengetahui kesesuaian praktik distribusi dengan kontrak penyaluran yang seharusnya sampai ke penerima manfaat.
Kasus dugaan korupsi bansos beras PKH ini pertama kali diumumkan KPK pada Maret 2023 terkait distribusi tahun 2020–2021.
Pada Agustus 2023, KPK menetapkan sejumlah tersangka, termasuk beberapa pejabat dan pelaku usaha, dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp326 miliar.
Sejak Agustus 2025, KPK mengembangkan kasus tersebut ke klaster penyaluran bansos oleh PT DNR Indonesia, menetapkan tiga tersangka individu dan dua korporasi sebagai tersangka, dengan perkiraan kerugian negara sekitar Rp200 miliar.
Tersangka individu yang masih aktif dijaga pergerakannya dengan pencegahan bepergian ke luar negeri, termasuk Komisaris Utama DNR Logistics sekaligus Dirut DNR, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe.
Hingga kini, tiga individu tersangka tetap dalam status penyidikan, yakni Rudy Tanoe, Edi Suharto (Staf Ahli Mensos bidang Perubahan dan Dinamika Sosial), dan Kanisius Jerry Tengker (Dirut DNR Logistics 2018–2022).
PT DNR dan DNR Logistics juga telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi.
"Kami ingin memastikan praktik distribusi bansos sesuai kontrak dan tepat sasaran. Semua yang tersangkut dalam distribusi PKH akan terus kami dalami," tegas Budi.*
(at/ad)
JAKARTA Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan Angkatan Laut AS untuk memulai blokade di Selat Hormuz setelah negosiasi den
INTERNASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto bertolak menuju Moskow, Rusia, pada Minggu malam (12/4/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam ra
NASIONAL
MEDAN Kebakaran hebat melanda sebuah gudang angkutan ekspedisi di Jalan Jati, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Minggu (13/4/2026) si
PERISTIWA
BANDA ACEH Ketua Staf Ahli TPPKK Aceh, Mukarramah Fadhlullah, mengajak kader PKK untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan rumah seba
PEMERINTAHAN
KABAR IMIPAS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menegaskan komitmen penguatan pengawasan terhadap potensi peredaran n
NASIONAL
MANDAILING NATAL Maraknya peredaran narkotika di wilayah Mandailing Natal dinilai menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda.
HUKUM DAN KRIMINAL
SUKABUMI Siswa Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Setukpa Lemdiklat Polri Angkatan 55 Tahun Anggaran 2026 menggelar kegiatan bakti sosial (b
NASIONAL
BANDA ACEH Kondisi cuaca di wilayah Provinsi Aceh pada hari ini didominasi hujan ringan dan berawan. Masyarakat diimbau tetap waspada te
NASIONAL
MEDAN Kondisi cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada hari ini didominasi hujan ringan hingga sedang. Masyarakat diimbau tetap was
NASIONAL
JAKARTA Kondisi cuaca di wilayah DKI Jakarta pada hari ini didominasi hujan ringan. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi pe
NASIONAL