RANTAUPRAPAT — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut telah menetapkan Andi Hakim Febriansyah, mantan Kepala Kas Bank BNI Unit Aek Nabara, sebagai tersangka dalam kasus penggelapan uang nasabah.
Penetapan status tersangka ini dilakukan pada 13 Maret 2026, setelah melalui serangkaian penyelidikan, penyidikan, dan gelar perkara yang menemukan bukti permulaan yang cukup.
Kasus ini pertama kali dilaporkan ke Polda Sumut pada 26 Februari 2026 oleh Muhammad Camel, Pimpinan Cabang Bank BNI Rantauprapat.Baca Juga:
Dalam laporannya, Camel mengungkapkan adanya dugaan penggelapan dana nasabah oleh Andi Hakim Febriansyah yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kas di Bank BNI Unit Aek Nabara.
Kombes Rahmat Budi Handoko, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, mengungkapkan bahwa setelah menerima laporan, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dan memanggil Andi Hakim untuk dimintai keterangan.
Namun, Andi Hakim tidak hadir dalam panggilan tersebut dan diketahui telah berangkat ke Bali bersama istrinya, Camelia Rosa.
Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa pada 28 Februari 2026, dua hari setelah laporan diterima, Andi Hakim telah melarikan diri ke Australia melalui Bali.
Polisi memastikan bahwa Andi Hakim berangkat menggunakan pesawat pada pukul 18:55 WIB.
Sebelumnya, pada 9 Februari 2026, Andi Hakim mengajukan cuti dari pekerjaannya di Bank BNI, dan pada 18 Februari 2026, ia mengundurkan diri secara mendadak atau pensiun dini.
Kepergiannya yang mendadak tersebut langsung menarik perhatian, apalagi setelah dilaporkan hilangnya dana nasabah senilai Rp 28 miliar.
Sebagai upaya untuk menangkap tersangka, Polda Sumut bekerja sama dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter), Interpol, serta Australian Federal Police (AFP).
Pihak kepolisian juga telah mengajukan permohonan penerbitan red notice kepada Interpol untuk mempermudah penangkapan Andi Hakim yang kini diduga berada di Australia.
"Kami sudah melakukan upaya-upaya dalam hal penyidikan, terutama untuk bekerja sama dengan Interpol untuk menerbitkan red notice terhadap yang bersangkutan," ujar Kombes Rahmat Budi Handoko.
Dengan bantuan Interpol dan AFP, diharapkan pergerakan Andi Hakim dapat dimonitor dan proses penangkapan dapat segera dilakukan.
Polisi juga memantau keberadaan tersangka agar dapat segera diproses sesuai hukum yang berlaku.
Sebelumnya, kasus ini sempat memicu reaksi keras dari masyarakat.
Ratusan orang, yang sebagian besar merupakan jemaat gereja Katolik Paroki Aek Nabara, menggeruduk Bank BNI Rantauprapat.
Mereka menuntut kejelasan terkait hilangnya dana senilai Rp 28 miliar dari rekening nasabah yang dikelola oleh Andi Hakim.
Massa terdiri dari jemaat, suster, dan pastor, yang datang untuk mempertanyakan nasib uang mereka yang hilang tanpa penjelasan.*
(tm/ad)
JAKARTA Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mengisi waktu ngabuburit dengan pertemuan bersama Utusan Khusus Presiden (
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pentingnya peran olahraga kemasyarakatan dalam membangun masyarakat yang seh
OLAHRAGA
JAKARTA Keriuhan dini hari di kelab malam Whiterabbit, kawasan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, berubah menjadi ketegangan yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) memprediksi bahwa Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah berpotensi jatuh p
AGAMA
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar kini kembali menjadi sorotan publik setelah berbalik sikap dalam polemik mengenai ijazah P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, mengklarifikasi mengenai pengadaan kendaraan dinas yang tercatat dalam anggaran Pemkot Medan sebesar R
PEMERINTAHAN
ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., didampingi Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., melakukan
NASIONAL
JAKARTA Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas pelaku produsen yang menjual kebutu
EKONOMI
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Safaruddin, mendorong agar penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menyepakati sejumlah poin penting dalam rapat khusus terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordin
HUKUM DAN KRIMINAL
