Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Pecat Presiden Yoon Suk Yeol, Rakyat Rayakan Kemenangan Demokrasi

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) Korea Selatan pada Jumat (4/4/2025) memutuskan untuk memecat Presiden Yoon Suk Yeol.

Putusan tersebut menguatkan pemakzulan yang dilakukan Majelis Nasional Korsel pada akhir Desember 2024, menyusul tindakan kontroversial Yoon yang memberlakukan darurat militer dan mengerahkan pasukan untuk menekan oposisi politik.

Pemerintah MK menganggap tindakan Yoon melanggar norma demokrasi dan supremasi hukum, keputusan yang disambut gembira oleh masyarakat Korea Selatan.

Baca Juga:

• Proses Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Diprediksi Panjang, Wakil Ketua MPR Fraksi PKS : DPR Dulu, Setelah Itu ke MK
• Mahkamah Konstitusi Tolak Lima Perkara Uji Formal UU TNI, Pemohon Dinilai Tak Punya Kedudukan Hukum

Rakyat yang selama ini mendukung pemecatan Yoon, terutama dari kalangan generasi muda, merayakan keputusan tersebut sebagai kemenangan bagi demokrasi dan konstitusi negara mereka.

Sebagai tanggapan terhadap keputusan MK, Ekonom Lili Yan Ing yang berada di Seoul melaporkan bahwa hasil survei sebelumnya menunjukkan lebih dari 60% responden mendukung pemecatan Yoon.

Baca Juga:

• Pemkot Solo Tunggu Arahan Mendikdasmen untuk Gratiskan Pendidikan SD dan SMP Negeri serta Swasta
• Puan Maharani Akan Pertanyakan Dugaan Intimidasi Tiga Mahasiswa UII ke Aparat Penegak Hukum

"Sebagian besar yang mendukung pemecatan adalah generasi muda yang sangat peduli dengan masa depan demokrasi di Korea Selatan," kata Lili.

Dengan keputusan MK ini, Yoon Suk Yeol tidak lagi menjabat sebagai presiden. Dalam waktu 60 hari ke depan, Korea Selatan akan menggelar pemilihan presiden baru secara langsung oleh rakyat, dengan prediksi bahwa Ketua Partai Oposisi, Lee Jae Myung, akan menjadi presiden terpilih.

Selain pemecatan, Yoon Suk Yeol juga menghadapi proses hukum yang serius atas berbagai tuduhan pemberontakan dan pelanggaran lainnya.

Dua alternatif hukuman yang dihadapi Yoon adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Keputusan MK ini menutup perjalanan kontroversial Yoon Suk Yeol sebagai presiden yang dikenal dengan kebijakan darurat militer pada Desember 2024.

Kebijakan tersebut memicu ketegangan politik yang memuncak pada pemecatan Yoon, dengan sebagian besar masyarakat menilai tindakan itu sebagai ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi di Korea Selatan.

(bs/n14)

Proses Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Diprediksi Panjang, Wakil Ketua MPR Fraksi PKS : DPR Dulu, Setelah Itu ke MK

Mahkamah Konstitusi Tolak Lima Perkara Uji Formal UU TNI, Pemohon Dinilai Tak Punya Kedudukan Hukum

Pemkot Solo Tunggu Arahan Mendikdasmen untuk Gratiskan Pendidikan SD dan SMP Negeri serta Swasta

Puan Maharani Akan Pertanyakan Dugaan Intimidasi Tiga Mahasiswa UII ke Aparat Penegak Hukum

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tanggapi Gugatan Mahasiswa Terhadap Revisi UU TNI di MK

Ketua MPR Ahmad Muzani Bela Gibran Rakabuming Raka dari Kritik Forum Purnawirawan TNI