WASHINGTON D.C. — Direktur Pusat Penanggulangan Terorisme Nasional AS (NCTC), Joe Kent, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk protes terhadap kebijakan luar negeri Presiden AS Donald Trump, khususnya terkait dengan serangan militer AS-Israel terhadap Iran.
Dalam surat pengunduran dirinya yang dipublikasikan di media sosial X, Kent secara terbuka mengkritik keputusan pemerintah AS untuk melancarkan serangan terhadap Iran.
Menurut Kent, serangan tersebut tidak didasarkan pada ancaman yang nyata, melainkan sebagai respons terhadap tekanan dari Israel dan lobi-lobi pro-Israel di Amerika Serikat.Baca Juga:
Kent, yang telah menjabat sebagai direktur NCTC, menyatakan bahwa pemerintah AS memulai perang dengan Iran tanpa adanya ancaman mendesak yang signifikan.
"Pemerintah memulai perang ini karena tekanan dari Israel dan lobi Amerika-nya yang kuat," tulis Kent dalam suratnya, yang juga menuding sejumlah pejabat tinggi Israel dan jurnalis berpengaruh di AS telah menyebarkan misinformasi untuk mendesak keputusan tersebut.
Kent lebih lanjut menyoroti bahwa ruang gema informasi ini bertujuan untuk menipu Presiden Trump dengan keyakinan bahwa Iran adalah ancaman langsung bagi Amerika Serikat, yang menurutnya adalah kebohongan besar.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan prinsip "America First" yang selama ini diusung Trump.
Menyikapi pengunduran diri Kent, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan yang tegas.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, membantah tuduhan bahwa kebijakan Trump dipengaruhi oleh pihak asing, menilai klaim tersebut sebagai sesuatu yang "menggelikan" dan "menghina."
Leavitt menambahkan bahwa Trump memiliki bukti kuat dan meyakinkan bahwa Iran berencana untuk menyerang AS terlebih dahulu, yang menjadi dasar bagi keputusan militer tersebut.
Presiden Trump sendiri memberikan komentar dingin terkait pengunduran diri Kent, dengan menyebutnya sebagai "orang baik, namun lemah dalam hal keamanan."
Trump menganggap bahwa pengunduran diri Kent justru memberikan kesempatan untuk memperbaiki kebijakan yang lebih kuat.
Kent, yang memiliki pengalaman luas dalam dunia intelijen, selama ini dikenal sebagai sosok yang berpihak pada keamanan nasional AS, tetapi dalam suratnya, dia menegaskan bahwa keputusan militer yang diambil dengan melibatkan Israel sebagai mitra justru merugikan kepentingan jangka panjang Amerika.
"Misinformasi ini digunakan untuk menjebak Anda, agar percaya bahwa Iran merupakan ancaman mendesak bagi AS. Itu adalah kebohongan yang harus diungkap," ujar Kent dalam suratnya.
Kent juga mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap kebijakan luar negeri yang dianggapnya lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan eksternal dibandingkan dengan kepentingan strategis Amerika Serikat.*
(mi/ad)
JAKARTA Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mengisi waktu ngabuburit dengan pertemuan bersama Utusan Khusus Presiden (
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pentingnya peran olahraga kemasyarakatan dalam membangun masyarakat yang seh
OLAHRAGA
JAKARTA Keriuhan dini hari di kelab malam Whiterabbit, kawasan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, berubah menjadi ketegangan yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) memprediksi bahwa Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah berpotensi jatuh p
AGAMA
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar kini kembali menjadi sorotan publik setelah berbalik sikap dalam polemik mengenai ijazah P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, mengklarifikasi mengenai pengadaan kendaraan dinas yang tercatat dalam anggaran Pemkot Medan sebesar R
PEMERINTAHAN
ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., didampingi Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., melakukan
NASIONAL
JAKARTA Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas pelaku produsen yang menjual kebutu
EKONOMI
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Safaruddin, mendorong agar penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menyepakati sejumlah poin penting dalam rapat khusus terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordin
HUKUM DAN KRIMINAL
