Ratusan Anak Keracunan Program MBG, KPAI: Hentikan Sementara, Perbaiki Sistem Pengawasan

JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul semakin banyaknya laporan kasus keracunan makanan yang dialami anak-anak di sekolah, termasuk peserta didik usia dini (PAUD).

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menyampaikan bahwa kasus keracunan yang melibatkan anak-anak kecil seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah.

Menurutnya, anak usia dini memiliki daya tahan tubuh yang jauh lebih rentan dibandingkan orang dewasa, sehingga risiko kesehatan yang muncul menjadi lebih tinggi.

Baca Juga:

• Heboh Surat Perjanjian MBG di Sleman: Minta Penerima Manfaat Tutup Mulut soal Keracunan

"Saya kira pertahanan anak sekecil itu sangat berbeda dengan orang dewasa. Satu kasus anak keracunan sudah cukup banyak bagi KPAI. Apalagi kalau jumlahnya terus bertambah," ujar Jasra, Minggu (21/9/2025).

Dalam pernyataannya, Jasra meminta pemerintah untuk menghentikan sementara distribusi makanan MBG, setidaknya hingga instrumen pengawasan dan pedoman teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar siap dan bisa diterapkan secara merata di lapangan.

Ia menganalogikan akselerasi program MBG seperti mengemudi mobil dengan kecepatan tinggi tanpa sistem rem yang memadai.

"Kalau ingin ngebut, kontrol dan sistem pengawasannya juga harus kuat. Kalau tidak, rem saja dulu, lihat situasinya, evaluasi lagi. Karena yang dipertaruhkan adalah kesehatan dan nyawa anak-anak," tegas Jasra.

KPAI bersama lembaga masyarakat sipil seperti Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) dan Wahana Visi Indonesia (WVI), telah menggelar Survei Suara Anak untuk Program MBG di 12 provinsi dengan melibatkan 1.624 anak, termasuk anak dengan disabilitas.

Berikut lima temuan penting dari survei tersebut:

- Sebanyak 583 anak mengaku pernah menerima makanan MBG dalam kondisi basi, rusak, atau berbau busuk.

- Sebelas anak mengaku tetap mengonsumsi makanan tersebut karena tidak ada pilihan lain.

- Anak-anak meminta perbaikan kualitas makanan, wadah penyajian, dan ketepatan distribusi.

- Ditemukan adanya makanan yang mengandung buah/sayur berulat dan lauk yang beraroma tak sedap.

- Anak menekankan pentingnya edukasi gizi bagi siswa, orang tua, serta penyedia makanan.

KPAI juga menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran sekolah terhadap kondisi kesehatan siswa, terutama dalam penanganan darurat.

Jasra menyarankan agar setiap sekolah memiliki alat kesehatan dasar serta tenaga pendamping atau petugas gizi yang memahami penanganan kasus keracunan makanan.

"Pertahanan tubuh anak tidak sekuat orang dewasa. Saat terjadi situasi darurat, harus ada alat dan sistem yang siap menyelamatkan mereka," pungkasnya.

Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan langkah konkret untuk menghentikan sementara program MBG, meski berbagai pihak, termasuk Ketua KSP Qodari, juga mendukung evaluasi dan penyempurnaan total.

Di tengah sorotan publik, kasus keracunan siswa akibat makanan MBG terus bertambah, memicu kekhawatiran di kalangan orang tua dan pemerhati anak.*

(bi/a008)

Heboh Surat Perjanjian MBG di Sleman: Minta Penerima Manfaat Tutup Mulut soal Keracunan

Peringati HUT ke-80, TNI Gelar Bakti Kesehatan untuk Korban Banjir di Bali

Komunitas Jaga Ginjal Indonesia Gelar Seminar Kesehatan: Kenali, Cegah, dan Atasi Encapsulating Peritoneal Sclerosis (EPS)

5.000 Dapur MBG Fiktif? BGN Buka Suara

Mendagri: Pembangunan SPPG Akan Hidupkan Ekonomi Daerah

569 Siswa Keracunan, Pemerintah Diminta Perbaiki Program Makan Bergizi Gratis