BITVONLINE.COM -Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan telah mengumumkan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita dari Rp14.000 per liter menjadi Rp15.700 per liter. Namun, sebelum perubahan ini resmi diterapkan, harga Minyakita di pasar sudah melampaui angka tersebut, mencapai Rp17.000 per liter. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang dan masyarakat mengenai dampaknya terhadap ketersediaan dan harga bahan bakar penting ini.
Taufiq, seorang pedagang di Jakarta, mengungkapkan kebingungannya atas situasi ini. Meskipun HET baru seharusnya telah diterapkan, ia masih menjual stok lama dengan harga yang sudah naik jauh di atas HET lama. “Sekarang stempel harga Rp14.000, tapi di pasar sudah Rp17.000. Kalau stempelnya jadi Rp16.000, harga jualnya bisa sampai Rp19.000 atau Rp20.000,” ujarnya.
Pada sisi lain, masyarakat juga merasa tertipu dengan harga Minyakita yang mereka dapatkan, masih mengikuti harga lama meskipun harga di pasaran telah lebih tinggi. “Itu kan harga lama, karena sudah banyak yang dicetak. Kemasannya masih lama padahal harga sekarang sudah berbeda,” kata seorang warga.
Baca Juga:
Tidak hanya Minyakita, harga minyak curah juga telah mencapai Rp17.000 per liter, sementara minyak goreng merek tertentu seperti Sunco bahkan lebih mahal, mencapai Rp20.000 per liter. Kenaikan HET Minyakita diperkirakan akan mendorong harga semakin tinggi di pasaran, mempengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan.
“Kemungkinan akan sulit untuk menjual banyak kalau harganya terlalu tinggi, karena tidak semua pembeli mengerti situasi ini,” ujar seorang pedagang lain di Ciputat, Rusmini.
Baca Juga:
Mendag Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa HET baru telah ditetapkan untuk Minyakita guna mengatur harga di pasaran. Meskipun demikian, stok lama yang masih beredar dengan harga lama menambah kompleksitas situasi. “HET Minyakita sekarang Rp15.700 per liter, sudah diumumkan dan berlaku. Namun, tentu perlu ada peraturan Mendag yang resmi untuk mengikatnya,” ungkapnya kepada wartawan di kantor Kemendag, Jumat (19/7/2024).
Kenaikan harga Minyakita ini juga menjadi sorotan terkait kebijakan pemerintah terhadap harga-harga bahan pokok yang mempengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat. Dengan adanya relaksasi dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, pemerintah berharap dapat mengatur kembali harga-harga yang membebani masyarakat. Namun, implementasi kebijakan ini akan menjadi tantangan tersendiri dalam menghadapi dinamika pasar yang selalu berubah.
Dalam konteks ini, keterbukaan dan pemahaman yang lebih baik dari pemerintah, pedagang, dan masyarakat akan menjadi kunci untuk mengelola dampak dari kebijakan harga seperti ini demi kestabilan ekonomi nasional.
(N/014)
JAKARTA PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap dalam kondisi aman meskipun situasi geopolitik
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa kisruh administrasi empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utar
Nasional
TAPTENG Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar Apel Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan penyerahan 386 Surat Keputusan
Pemerintahan
TAPTENG Dua anggota DPRD Tapanuli Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden RI Prabowo Subianto
Nasional
ACEH Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang menetapkan empat pulau sengketaPulau Pa
Nasional
Padang Lawas Utara Kepolisian Resor Tapanuli Selatan melalui Tim Satresnarkoba berhasil mengungkap jaringan pengedar narkoba antar kabup
Hukum dan Kriminal
TAPSEL Dua pria termasuk seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Padang Bolak, Polres Tapanuli Selatan, dalam r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya berhasil mengungkap kasus peretasan email oleh sindikat internasional yang mengakibatkan kerugian seb
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Malik Musa, SH, M.Hum, menyampaikan apresiasi tinggi atas keputusan Presiden RI Prabow
Nasional
SERANG Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Cilegon menuntut hukuman mati terhadap tiga terdakwa dalam kasus pembunuhan keji terhadap
Hukum dan Kriminal
