Jakarta – Pengawasan terhadap aset keuangan digital, termasuk kripto, akan beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai 10 Januari 2025. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan bahwa OJK telah menerbitkan peraturan pelaksana terkait peralihan pengawasan aset keuangan digital dan kripto, yang akan berlaku pada 10 Januari 2025. Peraturan tersebut termasuk POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto serta SE OJK Nomor 20 Tahun 2024.
Hasan menyebutkan bahwa OJK juga telah melakukan persiapan dengan membentuk infrastruktur untuk pengawasan dan menyusun panduan teknis yang terkait dengan koordinasi dengan stakeholder dan pelaku usaha dalam industri aset kripto. “OJK telah melaksanakan serangkaian inisiatif, antara lain koordinasi dengan Bappebti untuk menyusun nota kesepahaman dan membentuk tim transisi bersama,” kata Hasan dalam konferensi pers virtual pada Selasa (7/1/2025).
Peralihan pengawasan ini diharapkan dapat memperkuat regulasi seiring dengan terus meningkatnya jumlah investor dan transaksi aset kripto di Indonesia. Hal ini juga dipicu oleh sentimen bullish yang berkembang di kalangan investor serta dukungan terhadap regulasi global yang semakin mendukung kepemilikan dan kegiatan aset kripto, termasuk Bitcoin.
(christie)
JAKARTA Maraknya penggunaan kecerdasan buatan (AI) seperti ChatGPT untuk mendiagnosis penyakit secara mandiri mulai mengkhawatirkan sejuml
Kesehatan
BANTUL Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangi kediaman almarhum Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Ne
Peristiwa
MEDAN Mantan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Effendy Pohan, mengonfirmasi bahwa dirinya telah diperiksa oleh peny
Nasional
Morowali, Sulawesi Tengah Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Marthinus Hukom, menegaskan bahwa keberadaan kant
Hukum dan Kriminal
LANGKAT Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangk
Ekonomi
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi angkat suara terkait temuan suplemen Blackmores Super Magnesium yang beredar tanpa izin edar di
Kesehatan
GIANYAR Komitmen TNI dalam membantu pemerataan pembangunan di pedesaan kembali ditunjukkan melalui pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa
Nasional
JAKARTA SELATAN Kabar membanggakan datang dari Kepolisian Resor Nias. Dalam ajang Lomba Pelayanan Polri 110 Tingkat Nasional tahun 2025, P
Nasional
MEDAN Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) Operasi Patuh Toba 2025 kembali menggelar penertiban lalu lintas di sepanjang Jalan Sisingamangaraja
Nasional
MEDAN Asosiasi Alumni Teknologi Teladan (AATT) resmi melakukan audiensi dengan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tena
Pemerintahan