DELI SERDANG -Rencana Pemkab Deli Serdang yang akan mem-PHK tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah menuai kritik keras dari Wakil Ketua DPRD Deli Serdang, Kuzu Serasi Wilson Tarigan.
Politisi Partai Nasdem ini menilai langkah tersebut tidak hanya akan menambah angka pengangguran, tetapi juga dapat merugikan tenaga honorer yang selama ini bekerja untuk menyambung hidup.
Baca Juga:
Kuzu menegaskan bahwa tenaga honorer bukan bekerja untuk menjadi kaya, melainkan hanya untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Tenaga honorer kerja bukan cari kaya, tapi sekadar menyambung hidup untuk beli beras. Jangan bikin tambah pengangguran. Kalau hanya mem-PHK saja pandai tanpa mencari solusinya, siapapun bisa pandai," ujar Kuzu dengan nada tegas, Kamis (10/4/2025).
Baca Juga:
Kuzu juga mempertanyakan mengapa kehadiran tenaga honorer kini dianggap sebagai beban bagi APBD, padahal sebelumnya hal tersebut tidak pernah menjadi masalah.
Ia bahkan menilai bahwa tenaga honorer justru memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu pekerjaan ASN dan pelayanan birokrasi di pemerintahan.
"Ketentuan yang mana? Yang bayar (sumber gaji) itu APBD, bukan APBN. Kalau katanya over (kebanyakan) dibina jangan dibinasakan," ungkapnya.
Politisi yang telah menjabat dua periode ini meminta agar Pemkab Deli Serdang tidak mengganggu kesejahteraan tenaga honorer yang sudah setara dengan UMR.
Terutama bagi guru-guru honorer yang mendapatkan gaji sangat minim, yakni sekitar 300 hingga 400 ribu rupiah per bulan.
"Sudah seharusnya yang dipikirkan adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka, bukan malah mengurangi jumlah tenaga honorer," tambahnya.
Kuzu juga menegaskan bahwa sebagai pemimpin, tugas utama adalah mencarikan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
SIMALUNGUN Seorang balita perempuan bernama Glorya Pasaribu (2) ditemukan tewas setelah tergelincir ke dalam parit besar di dekat rumahn
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan langkah jemput paksa terhadap Gibbrael Isaak (GI), warga negara Singa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang men
Nasional
SIMALUNGUN Sebuah mobil dinas berpelat merah milik UPTD Samsat Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, m
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ba
Hukum dan Kriminal
SUMBA BARAT DAYA Seorang anggota polisi berpangkat Aipda berinisial PS, yang menjabat sebagai Kanit Propam Polsek Wewewa Selatan, kini r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kenaikan gaji para hakim yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto hingga
Nasional
JAKARTA Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani membuka peluang kerja sama penempatan tenaga kerja te
Ekonomi
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya buka suara terkait serangan militer Israel terhadap Iran yang terjadi pada Juma
Internasional
MEDAN Peristiwa tragis terjadi di kawasan Jalan Dr Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area. Seorang pere
Hukum dan Kriminal
