Kasus Dokter PPDS Perkosa Pasien, Dedi Mulyadi Desak Sanksi Tegas & Evaluasi Rekrutmen Kedokteran

BANDUNG -Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, angkat bicara soal kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi di RSUP Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Ia menilai kasus tersebut merupakan tamparan keras terhadap dunia medis dan pendidikan kedokteran di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Dedi usai menghadiri acara di Paguyuban Pasundan, Bandung, Sabtu (12/4/2025). Menurutnya, sanksi tegas dan cepat harus diberikan baik dari sisi hukum maupun dari pihak institusi pendidikan.

"Hukumannya harus tegas dan cepat diambil oleh perguruan tingginya. Karena ini soal kepercayaan," ujar Dedi kepada awak media.

Dedi menekankan bahwa persoalan ini bukan hanya antara korban dan pelaku, tetapi menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap dokter dan institusi medis.

"Kita harus membangun trust terhadap perguruan tinggi dan dunia kedokteran. Kalau ini dibiarkan, habis sudah kepercayaan masyarakat," tegasnya.

Lebih jauh, Dedi menyoroti sistem rekrutmen mahasiswa kedokteran yang menurutnya terlalu menitikberatkan pada kemampuan finansial, bukan semata kecerdasan atau integritas.

"Hari ini yang masuk kedokteran tuh yang punya duit, pinter aja enggak cukup. Ini masalah serius," katanya.

Dedi berharap kasus ini menjadi momentum pembenahan sistem seleksi di fakultas kedokteran seluruh Indonesia. Ia menegaskan pentingnya memilih calon dokter yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bermoral dan berempati tinggi terhadap pasien.

"Yang terpilih harus punya etika, punya hati. Jangan sampai kita membiarkan monster berseragam dokter berkeliaran di rumah sakit," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan dan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) telah mencabut Surat Izin Praktik (SIP) pelaku secara permanen. PPDS Anestesi di RSHS juga untuk sementara dibekukan guna proses evaluasi menyeluruh.*

(BS/J006)