JAKARTA -Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata BPI Nusantara (Danantara) harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dan meminta seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pengelola hingga jajaran direksi, untuk meninggalkan praktik-praktik penyelewengan yang selama ini mungkin terjadi.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam sebuah pertemuan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Senin (28/4).
Baca Juga:
"Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktik-praktik zaman dulu yang mungkin kurang efisien, atau ada praktik-praktik yang tidak benar harus ditinggalkan," ujar Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga menegaskan pentingnya evaluasi terhadap kinerja direksi yang ada.
Baca Juga:
Ia meminta manajemen BUMN untuk memastikan bahwa setiap direksi yang tidak menunjukkan kinerja yang baik atau terlibat dalam praktik penyalahgunaan wewenang harus segera diganti.
"Saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya. Dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktik-praktik yang enggak benar, menyalahgunakan kewenangan, saya minta diganti," tambahnya.
Prabowo juga menekankan pentingnya pemilihan direksi yang profesional dan bebas dari faktor suku, agama, ras, atau latar belakang partai politik.
Ia mengingatkan bahwa yang terbaik harus dipromosikan, dan jika tidak ada yang memenuhi kualifikasi dari internal, maka perlu dicari ahli dari luar.
"Yang baik dari bawah dari dalam kalau bisa dipromosikan, kalau tidak, cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Ya saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang atau atas dasar partai politik, tidak," tegas Prabowo.
Prabowo berharap pengelolaan Danantara ke depan dapat menjadi contoh transparansi dan efisiensi dalam menjalankan tugas-tugas investasi negara, demi kesejahteraan rakyat Indonesia.*
(d/a008)
MEDAN Sekretaris Komisi II DPRD Kota Medan, H. Iswanda Ramli, mendukung penuh pernyataan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap yang m
Kesehatan
JAKARTA Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 pada 1516 Juni 2025 di Kanada me
Politik
INDRAGIRI HULU Seorang guru Sekolah Dasar berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial OSM (59) di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu),
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kepolisian menetapkan BSG, pemilik sekaligus pimpinan Panti Asuhan Yayasan Cahaya Natanael Indonesia di Jalan Jatirejo Mandiri Ikh
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, meluruskan persepsi publik terkait pe
Nasional
BANDUNG Indonesia dan Jerman resmi memperkuat kemitraan strategis dalam pengembangan jalur migrasi tenaga kerja yang adil, aman, dan eti
Ekonomi
JAKARTA Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukanlah lembaga pendidikan bergaya militer, m
Pendidikan
JAKARTA Seorang purnawirawan TNI Angkatan Udara, Kolonel (Purn) dr Rusnawi Faisol, melaporkan dugaan pemalsuan Surat Keputusan (SK) peng
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Banda Aceh kembali menerima dukungan dari dunia usaha. Kali ini, giliran XL Smart yang menyera
Nasional
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan terus berkomitmen mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu menembus
Ekonomi
