Pansus kemudian memberikan sejumlah rekomendasi strategis berdasarkan capaian target dan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan selama tahun anggaran 2024. Fokus utama evaluasi ditujukan kepada beberapa OPD dengan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Rekomendasi untuk Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Dinas ini mendapat sorotan khusus, terutama dalam aspek pengelolaan layanan BPJS Kesehatan dan penanganan stunting. Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain:
Dinas diminta proaktif membangun komunikasi intensif dengan pihak BPJS Kesehatan agar solusi atas rendahnya keaktifan kepesertaan masyarakat dapat ditemukan, sehingga program Jaminan Kesehatan UHC Non Cut Off bisa diberlakukan kembali.
Validitas data NIK pada database Dukcapil perlu ditingkatkan melalui pembukaan posko pemutakhiran data dan sosialisasi aktif di desa-desa.
Dinas didorong mencari jalan keluar atas tunggakan peserta mandiri BPJS, termasuk permintaan moratorium atau pengurangan tunggakan kepada BPJS.
Layanan kesehatan tidak boleh ditolak meski ada tunggakan; koordinasi antara dinas dan fasilitas kesehatan sangat diperlukan.
Upaya penanganan stunting perlu melibatkan kemitraan dengan korporasi swasta melalui pemanfaatan dana CSR untuk pengadaan nutrisi.
Rekomendasi untuk RSUD Batu Bara
Rekomendasi untuk RSUD OK Arya Zulkarnain menekankan pada peningkatan pelayanan dan profesionalisme: