MUARO JAMBI -Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, menyoroti kerusakan jalan milik pemerintah daerah yang diduga disebabkan oleh lalu lintas kendaraan milik perusahaan dengan tonase berlebih.
Ia meminta perusahaan-perusahaan yang menggunakan jalan kabupaten secara rutin untuk turut bertanggung jawab terhadap perbaikan infrastruktur tersebut.
"Kami minta perusahaan yang melintas di jalan milik Pemkab Muaro Jambi ikut berkontribusi. Jangan hanya menggunakan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap infrastruktur publik," tegas Aidi Hatta, Kamis (1/5).
Baca Juga:
Politisi Partai Amanat Nasional itu menekankan bahwa kerusakan jalan berdampak langsung pada aktivitas masyarakat, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, hingga logistik.
Jalan berlubang, bergelombang, bahkan tergenang air saat hujan, menimbulkan keluhan dan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.
Baca Juga:
Menurut Aidi, dengan panjang jalan kabupaten mencapai 1.180 kilometer dan keterbatasan anggaran APBD, tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan secara menyeluruh tanpa dukungan eksternal.
"Saat ini kami hanya bisa mengandalkan program Gerakan Sapu Lobang. Tapi itu belum cukup. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan pengguna jalan," ujarnya.
Ia menyayangkan masih banyak perusahaan yang tidak memberikan kontribusi, padahal armada berat mereka setiap hari melintasi jalan kabupaten yang dibangun dari dana publik.
Aidi berharap kolaborasi dapat segera diwujudkan untuk menjaga kelayakan jalan yang merupakan urat nadi perekonomian warga Muaro Jambi.
"Kami butuh kesadaran kolektif. Jalan rusak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga mereka yang turut menyebabkan kerusakan itu terjadi," pungkasnya.*
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
