MUI Tegas Tolak Wacana Legalisasi Kasino, Anwar Abbas: Langgar Pancasila dan Rusak Moral Bangsa

JAKARTA -Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, secara tegas menolak wacana legalisasi kasino di Indonesia.

Ia menilai, kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral bangsa, serta prinsip dasar konstitusi Indonesia.

"Tidak ada agama yang mentolerir perjudian," tegas Anwar, Selasa (13/5).

Anwar menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan mengakui Tuhan Yang Maha Esa harus konsisten dalam menjaga moralitas publik dan tidak memberi ruang pada praktik yang merusak jati diri bangsa.

Ia menekankan, membiarkan perjudian seperti kasino dilegalkan sama artinya dengan negara menanggalkan komitmennya terhadap nilai-nilai keagamaan dan moral.

"Kalau negara membiarkan perjudian berkembang, berarti negara ikut merusak moral dan identitas bangsanya sendiri," ujar Anwar.

Anwar juga menyoroti ketimpangan yang terjadi dalam praktik perjudian di kasino.

Menurutnya, pemain akan selalu kalah dan kasino akan terus diuntungkan.

"Siapa saja yang bermain di kasino pasti akan rugi. Kalau begitu, untuk apa negara melegalkannya?" lanjutnya.

Ia mempertanyakan motif di balik wacana tersebut, yang menurutnya dapat membuka jalan bagi kebijakan lain yang lebih merusak nilai-nilai bangsa.

Anwar pun mengingatkan bahwa pemerintah sendiri dalam surat edaran soal judi online telah menyatakan bahwa perjudian dapat memicu kerugian finansial, gangguan mental, hingga masalah sosial.

MUI mengingatkan pemerintah agar tidak tergoda pada solusi jangka pendek seperti menambal defisit anggaran dengan legalisasi industri perjudian.

Menurut Anwar, langkah semacam ini justru akan menciptakan gejolak sosial dan menggoyahkan kepercayaan publik.

"Kasino bisa menjadi pintu bagi kebijakan-kebijakan yang lebih merusak," tegas Anwar.

Di akhir pernyataannya, Anwar menegaskan bahwa negara seharusnya hadir untuk melindungi rakyat, bukan membuka ruang bagi kehancuran moral dan sosial.

"Negara harus berpegang pada Pancasila dan UUD 1945. Jangan sampai demi kepentingan sesaat, kita mengorbankan prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara," pungkasnya.*

(bs/a008)