NTB -Kasus pernikahan antara anak SMP dan siswa SMK di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menyorot perhatian publik.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar seluruh pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut diberikan sanksi tegas, termasuk jika terbukti melanggar hukum dan norma perlindungan anak.
"Ini harus ada sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terlibat, karena perkawinan anak seperti ini biasanya tidak dilakukan secara resmi di KUA dan tanpa dispensasi kawin.
Artinya, ini kemungkinan besar adalah pernikahan siri yang dilakukan oleh imam desa atau penghulu adat. Itu harus ditindak," tegas Komisioner KPAI, Ai Rahmayanti, kepada wartawan, Minggu (25/5/2025).
KPAI menyoroti penggunaan tradisi Merariq atau kawin lari yang masih kuat di kalangan masyarakat Suku Sasak. Menurut Ai, tradisi tersebut seringkali disalahartikan, dan justru menjadikan anak sebagai pihak yang dihukum, padahal secara budaya dan norma, orang tua lah yang seharusnya bertanggung jawab.
"Sebagian besar masyarakat salah menafsirkan adat Merariq. Yang disanksi bukan anak, tapi orang tua yang lalai," ujarnya.
KPAI meminta agar upaya pencegahan pernikahan anak di NTB dan daerah lain diperkuat dengan edukasi masif melibatkan tokoh adat dan agama. Menurut Ai, pendekatan kultural menjadi kunci penting untuk mengubah pola pikir masyarakat.
Sementara itu, pasangan yang menikah adalah SMY (15), seorang siswi SMP asal Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, dan SR (17), siswa SMK dari Desa Braim, Kecamatan Praya Tengah. Pernikahan mereka viral setelah video prosesi nyongkolan beredar luas di media sosial, menampilkan gelagat mempelai perempuan yang dinilai tidak lazim.
Dalam video tersebut, SMY tampak berjoget sambil berjalan menuju pelaminan dan ditandu oleh dua perempuan dewasa. Warganet pun ramai-ramai mempertanyakan kondisi psikologis anak tersebut.
"Orang stres disuruh nikah, gimana ceritanya?" tulis seorang pengguna media sosial dalam kolom komentar.
Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi, mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan medis untuk menyimpulkan kondisi psikologis anak. "Semua harus melalui proses, tidak bisa menjustifikasi tanpa pemeriksaan," ujarnya.
Polisi telah mulai melakukan pendalaman kasus ini, dan orang tua dari pasangan juga disebut telah dipolisikan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak.*
MEDAN Universitas Al Azhar Kota Medan, kembali mencetak sarjana baru. Kali ini, sebanyak 226 lulusan diwisuda dalam Sidang Senat Terbuka W
Pendidikan
MEDAN Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke Ottawa, Kanada, pada Rabu (24/9), untuk menyaksikan penandatanganan Indo
Ekonomi
BOJONEGORO Persaingan menuju puncak klasemen Pul B Livoli Divisi Utama 2025 semakin ketat. adsenseHari ini, Kamis (25/9/2025), GOR Utam
Olahraga
BANDA ACEH Pemerintah Aceh bersama UNICEF terus mengakselerasi upaya pencapaian target Triple Eliminasi HIV, sifilis, dan hepatitis B da
Kesehatan
JAKARTA GoPay resmi meluncurkan fitur terbaru yang memungkinkan pengguna mengakses aplikasi ringan pihak ketiga (mini app) langsung dari
Sains & Teknologi
BEKASI, Kondisi Jalan Raya Alinda, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, tampak memprihatinkan karena mengalami
Peristiwa
ACEH TAMIANG Pertamina melalui anak usahanya, Pertamina Hulu Rokan/PHR Zona 1, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kemandiri
Ekonomi
OlehUstadz Said Heriadi.adsenseIJTIHAD, sebuah konsep fundamental dalam tradisi hukum Islam, bukan sekadar teori usang yang tersimpan
Opini
MEDAN Nilai tukar rupiah kembali melemah pada pembukaan perdagangan Kamis (25/9/2025), mencerminkan tekanan eksternal dan sentimen kehat
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Universitas Aufa Royhan (UNAR) kembali menggelar prosesi sakral Wisuda Tahap II Tahun 2025, yang berlangsung dengan khid
Pendidikan
