
Anggota Komisi VIII DPR Dorong Pemerintah Tuntaskan Permasalahan Penyelenggaraan Haji 2025
JAKARTA Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, meminta pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap berbagai permasalahan
AgamaBATAM– Perusahaan asal Jepang, PT Maruwa Indonesia, resmi dinyatakan bangkrut setelah menghentikan seluruh operasionalnya di kawasan Tanjunguncang, Batam, sejak awal April 2025.
Namun, hingga kini nasib 205 karyawan perusahaan tersebut masih terkatung-katung, karena gaji dan pesangon belum juga dibayarkan.
Perusahaan yang bergerak di bidang Flexible Printed Circuit (FPC) ini berdiri sejak 1999. Namun, sejak beberapa bulan terakhir perusahaan mendadak tutup tanpa surat resmi atau penjelasan tertulis, membuat ratusan karyawan dirumahkan secara sepihak.
Situasi semakin panas setelah karyawan melakukan aksi protes pada Jumat (23/5/2025), dengan mengepung seorang pria yang diduga petinggi perusahaan. Aksi tersebut sempat terekam kamera dan viral di media sosial. Dalam video, terdengar teriakan para pekerja:
"Bayar gaji kami! Bayar pakai uang, bukan pakai daun!"
Kepala Bidang Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Disnaker Kota Batam, Amuri, mengatakan pihaknya telah memfasilitasi tiga kali mediasi antara karyawan dan manajemen, namun belum ada titik temu.
"Prosesnya sudah diserahkan ke likuidator. Semua aset dan pembayaran utang kini jadi urusan mereka," jelas Amuri.
Amuri juga mengungkapkan bahwa total kewajiban perusahaan terhadap para karyawan mencapai sekitar Rp12 miliar, sementara nilai aset hanya Rp1,5 hingga Rp2 miliar. Ketimpangan nilai ini membuat penyelesaian menjadi semakin rumit.
Selain itu, proses mediasi juga terkendala oleh barrier bahasa, karena sebagian komunikasi dilakukan dalam bahasa Jepang tanpa penerjemah memadai.
"Seyogianya gaji dan pesangon dibayarkan dulu, baru aset dijual. Tapi sekarang malah sebaliknya. Tidak ada jaminan dari pihak pusat Jepang maupun manajemen lokal," tambah Amuri.
Dari total 205 karyawan, 49 orang adalah pegawai tetap, sedangkan 156 sisanya berstatus kontrak. Mereka belum mendapat kejelasan mengenai hak-hak dasar mereka.
"Kami di Disnaker hanya bisa memfasilitasi mediasi. Kalau tidak ada itikad baik dari perusahaan dan likuidator, kami juga terbatas dalam tindakan," kata Amuri menegaskan.*
JAKARTA Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, meminta pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap berbagai permasalahan
AgamaMEDAN Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) terus memperkuat peran pendidikan dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan
PariwisataBANGLI Bhabinkamtibmas Desa Songan A, Polsek Kintamani, Polres Bangli, Aipda I Komang Mertayasa, S.H., hadir dan turut memfasilitasi pro
NasionalDENPASAR Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Denpasar mengamankan 23 pelajar yang kedapatan melakukan aksi balap liar di sejumlah tit
Hukum dan KriminalKOTA SERANG Fakta mengejutkan terungkap dalam kasus kematian tragis Petry Sihombing (35), warga Perumahan Puri Anggrek, Kecamatan Walant
Hukum dan KriminalPEKANBARU Polda Riau terus mendalami penyelidikan atas kasus tragis tewasnya dua balita kakak beradik di kolam bekas proyek milik PT Per
Hukum dan KriminalJAKARTA Ajang pencarian bakat paling bergengsi di Indonesia, Indonesian Idol, resmi mengumumkan kembalinya Season XIV tahun ini. Kabar m
EntertainmentJAKARTA Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menegaskan bahwa informasi mengenai pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan p
NasionalSLEMAN Kasus dugaan pengeroyokan yang terjadi di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, akhirnya diselesaikan secara damai
Hukum dan KriminalPEKANBARU Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru menetapkan lima orang preman sebagai tersangka dalam kasus pendudukan lahan milik w
Hukum dan Kriminal