JAKARTA -Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, angkat bicara mengenai polemik pengadaan laptop Chromebook yang saat ini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Dalam konferensi pers yang digelar di The Dharmawangsa Jakarta, Selasa (10/6/2025), Nadiem menjelaskan bahwa program tersebut merupakan langkah strategis untuk menghadapi krisis pembelajaran akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020.
"Di tahun 2020, krisis pandemi Covid-19 bukan hanya krisis kesehatan, tapi juga jadi krisis pendidikan. Kemendikbudristek harus melakukan mitigasi dengan secepat dan seefektif mungkin agar hilangnya pembelajaran bisa kita tekan," ujar Nadiem.
Baca Juga:
Menurut Nadiem, kebijakan pengadaan laptop, modem 3G, dan proyektor merupakan bagian dari upaya untuk memastikan keberlangsungan pembelajaran jarak jauh saat sekolah-sekolah di seluruh Indonesia harus ditutup sementara.
Nadiem menyebut bahwa selama empat tahun masa jabatannya, Kemendikbudristek telah mengadakan sekitar 1,1 juta unit laptop untuk lebih dari 77.000 sekolah di seluruh Indonesia.
Baca Juga:
"Selain mendukung pembelajaran, perangkat TIK juga jadi alat peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan serta pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer (ANBK)," tambahnya.
Nadiem menegaskan bahwa program ini bukan sekadar distribusi alat, tetapi bagian dari transformasi pendidikan nasional untuk menjawab tantangan jangka panjang pasca-pandemi.
Menanggapi proses penyelidikan Kejagung, Nadiem menyatakan siap memberikan klarifikasi dan menegaskan bahwa seluruh kebijakan selama masa kepemimpinannya dibuat berdasarkan prinsip transparansi, keadilan, dan iktikad baik.
"Saya sepenuhnya menyadari bahwa dalam setiap kebijakan publik, pengawasan dan akuntabilitas adalah hal yang tak bisa ditawar," tegasnya.
Sebelumnya, Nadiem juga diketahui didampingi oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea untuk menghadapi proses hukum yang berjalan.*
(km/j006)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal