JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kunjungan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam rangka koordinasi dan pencegahan terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu pejabat di kementerian tersebut.
Dugaan ini mencuat setelah informasi adanya permintaan uang untuk kepentingan pribadi, termasuk pernikahan anak pejabat yang bersangkutan.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas tindak lanjut hasil investigasi yang sebelumnya dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU.
Baca Juga:
"Kami melakukan koordinasi pencegahan dan membahas tindak lanjut dari dugaan gratifikasi tersebut," ujar Budi kepada wartawan, Selasa (10/6).
Informasi dugaan gratifikasi ini awalnya didapat dari hasil investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian PU. Diduga ada pejabat yang meminta uang kepada bawahannya dengan alasan untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk biaya pernikahan anaknya.
Baca Juga:
KPK kini tengah menganalisis temuan tersebut dan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Inspektorat Jenderal Kementerian PU untuk memastikan langkah penindakan yang tepat.
Menanggapi hal ini, Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan telah menerima laporan tersebut dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada Inspektorat Jenderal.
"Prosesnya sedang berjalan di Irjen. Jika memang ditemukan unsur pidana, kasus ini akan dilimpahkan ke KPK atau aparat penegak hukum lainnya," ungkap Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta.
KPK menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti kasus ini demi menjaga integritas dan transparansi di lingkungan pemerintahan.
(dc/j006)
JAKARTA Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyampaikan rencana strategis untuk meningkatkan keamanan lembaga p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA DPR RI bersama pemerintah dan perwakilan pelaku industri logistik sepakat memperkuat implementasi kebijakan Zero Over Dimension
Ekonomi
JAKARTA Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menginstruksikan peritel modern untuk menarik beras
Ekonomi
JAKARTA Antusiasme masyarakat untuk menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan
Nasional
JAKARTA Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Sekj
Politik
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Batubara memberi waktu dua minggu untuk mengembalikan kerugian negara kepada para rekanan pemb
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Dharma Oratmangun, kembali menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi h
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan pentingnya penerapan integritas dan profesionalitas dala
Hukum dan Kriminal
TANGERANG Kepolisian Resor Kota Bandara SoekarnoHatta (Polresta Soetta) mengungkap hasil pemeriksaan terhadap seorang penumpang berinis
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Mama
Hukum dan Kriminal
