Tersangka Pengkhianatan, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Diterpa Skandal Darurat Militer

Seoul – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, saat ini ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan, menyusul kontroversi terkait kebijakan darurat militer yang diterapkannya beberapa hari lalu. Tindakan tersebut telah menarik perhatian global setelah deklarasi darurat militer yang sempat mengguncang politik domestik negara tersebut.

Jaksa Penuntut Utama, Park Se-hyun, yang memimpin penyelidikan ini, mengungkapkan bahwa sejumlah pengaduan telah diajukan terkait keputusan tersebut. Meskipun kebijakan darurat militer itu sudah dicabut oleh Yoon, proses penyelidikan tetap dilanjutkan. Park menyebutkan bahwa penyelidikan difokuskan pada tuduhan pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap Presiden Yoon, yang dianggap bertanggung jawab atas kebijakan yang dianggap kontroversial dan melanggar konstitusi.

“Tuduhan terhadap Presiden Yoon berkaitan dengan pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan, yang saat ini sedang kami telusuri secara mendalam,” ujar Park dalam keterangan pers yang dikutip dari Anadolu Agency, Selasa (10/12/2024).Penyelidikan ini dimulai setelah Yoon berhasil lolos dari mosi yang dilayangkan oleh partai oposisi, yang berusaha menggulingkannya. Namun, nasib politik Yoon masih bergantung pada proses hukum dan tekanan dari partai oposisi, terutama Partai Demokrat (DP), yang telah lama menentang kebijakan pemerintahannya.Oposisi, yang dipimpin oleh Partai Demokrat (DP), secara tegas menyerukan agar Yoon segera ditangkap dan diselidiki atas kebijakan darurat militer tersebut. DP menilai kebijakan Yoon bertentangan dengan konstitusi dan menuntut agar tugas kepresidenan Yoon dihentikan untuk sementara waktu. Anggota parlemen dari DP, Kim Min-seok, mengungkapkan bahwa langkah menangguhkan tugas Yoon adalah satu-satunya jalan yang sesuai dengan konstitusi.

Baca Juga:

• Hotman Paris Pastikan Nadiem Makarim Hadiri Pemeriksaan Kejagung Terkait Kasus Dugaan Korupsi Chromebook Rp9,9 Triliun
• Mahkamah Agung Kurangi Hukuman Gazalba Saleh Jadi 10 Tahun Penjara

“Menangguhkan tugas kepresidenan Yoon adalah langkah yang sah dan konstitusional. Setiap upaya untuk mempertahankan posisi Yoon atau memberi otoritas lebih kepada perdana menteri hanya akan memperburuk situasi,” ujar Kim kepada wartawan.Meskipun Presiden Yoon masih memegang jabatan, situasi politik di Korea Selatan semakin memanas, dengan ketegangan yang tinggi antara pemerintah dan oposisi. Sementara itu, pemerintahan Yoon berusaha untuk mempertahankan legitimasi dan mencegah terjadinya perubahan besar dalam struktur kekuasaan negara. Pengusutan ini pun menjadi sorotan internasional, yang melihat bagaimana negara demokrasi ini menangani permasalahan konstitusional dan hukum yang berkaitan dengan pemerintahan yang sedang berkuasa. (JOHANSIRAIT)

Baca Juga:

• KPK Usut Dugaan Gratifikasi di Lingkungan MPR, Terkait Pengadaan Barang
• Eks Ketua PN Jaksel Serahkan Rp6,9 Miliar ke Kejagung, Diduga Suap Kasus Ekspor CPO

Hotman Paris Pastikan Nadiem Makarim Hadiri Pemeriksaan Kejagung Terkait Kasus Dugaan Korupsi Chromebook Rp9,9 Triliun

Mahkamah Agung Kurangi Hukuman Gazalba Saleh Jadi 10 Tahun Penjara

KPK Usut Dugaan Gratifikasi di Lingkungan MPR, Terkait Pengadaan Barang

Eks Ketua PN Jaksel Serahkan Rp6,9 Miliar ke Kejagung, Diduga Suap Kasus Ekspor CPO

PRESEDEN BURUK KOPERASI ANEH

5 ASN di Kolaka Utara Mangkir Kerja hingga 2 Tahun, Tetap Terima Gaji: Satu Diusulkan Dipecat Tidak Hormat