Bunda Salma Tegur Ketua DPRD Sumut: Keputusan Mendagri Tidak Mutlak, Ini Bukan Zaman Hindia Belanda!

BANDA ACEH— Anggota Komisi III DPR Aceh dari Partai Aceh, Hj Salmawati SE MM, atau akrab disapa Bunda Salma, angkat bicara terkait sengketa empat pulau yang diklaim masuk ke wilayah administratif Sumatera Utara.

Ia menyebut langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai bentuk pengingkaran terhadap keistimewaan Aceh yang dijamin oleh konstitusi dan perjanjian damai Helsinki.

"Saya bicara bukan hanya sebagai anggota DPRA, tapi sebagai warga Aceh. Ini bukan semata urusan teknis-administratif seperti yang coba dibingkai Ketua DPRD Sumut. Ini soal keadilan konstitusional, soal bagaimana negara memperlakukan Aceh pascaperdamaian," ujar Bunda Salma, Sabtu (14/6/2025).

Polemik ini mencuat setelah Kemendagri menetapkan Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang sebagai bagian dari Sumatera Utara tanpa melibatkan Pemerintah Aceh atau DPR Aceh dalam proses konsultasi.

Dalam pernyataannya, Bunda Salma mengingatkan bahwa status kekhususan Aceh diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai kelanjutan dari MoU Helsinki.

Ia menyebut langkah Mendagri sebagai tindakan sepihak yang mencederai semangat rekonsiliasi.

"Kalau Pemerintah Pusat bisa seenaknya menyeret wilayah Aceh tanpa dialog, lalu di mana ruang kami sebagai daerah bersatus khusus?" katanya tegas.

Ia juga mengecam sikap Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus, yang meminta semua pihak tunduk pada keputusan Kemendagri.

Menurutnya, pernyataan tersebut mencerminkan mental hegemonik yang tidak sehat dalam relasi antardaerah.

"Jangan seolah-olah karena Mendagri sudah memutuskan, maka itu jadi kebenaran mutlak. Ini bukan zaman Hindia Belanda," ujarnya lantang.

Terkait tawaran Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk mengelola bersama empat pulau tersebut, Bunda Salma menyebut pendekatan itu menyesatkan.