Ribuan Sopir Truk di Jawa Timur Tolak Penuh Kebijakan ODOL, Lalu Lintas Surabaya Lumpuh

SURABAYA – Ribuan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran, Kamis (19/6/2025), sebagai bentuk penolakan terhadap rencana penerapan penuh kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang dijadwalkan mulai berlaku pada Juli 2025.

Aksi dimulai di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur dan berlanjut ke sejumlah titik strategis, termasuk Balai Pengelola Transportasi Darat, Polda Jatim, dan Kantor Gubernur Jatim.

Massa juga memarkirkan sejumlah truk besar di sepanjang Jalan A. Yani dan Bundaran Taman Pelangi, menyebabkan kemacetan lebih dari 600 meter.

Kepolisian setempat melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan kendaraan, namun arus lalu lintas di kawasan tersebut tetap terganggu selama beberapa jam.

Angga Firdiansyah, Koordinator Lapangan GSJT, dalam orasinya menyampaikan enam tuntutan utama para sopir, yakni:

- Menghentikan penindakan kebijakan ODOL secara sepihak

- Mengatur ulang tarif angkutan logistik yang dianggap merugikan sopir

- Merevisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) No. 22 Tahun 2009

- Menyediakan perlindungan hukum bagi sopir truk dalam pelaksanaan tugas

- Memberantas praktik pungli dan premanisme di jalanan

- Menuntut kesetaraan dalam penegakan hukum oleh aparat

Wakil Sekjen Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Agus Pratiknyo, turut menyuarakan keprihatinan.

Ia menyebut bahwa penerapan kebijakan ODOL terlalu terburu-buru, tanpa memperhatikan kondisi ekonomi para sopir serta tidak adanya solusi atas tarif logistik yang timpang.

"Penindakan ODOL sepenuhnya diserahkan kepada Korlantas Polri, namun tarif angkut tak kunjung disesuaikan. Ini membuat sopir semakin terjepit," ujarnya.

Aksi serupa juga terjadi di Terminal Kargo Gilimanuk, Jembrana, Bali. Puluhan sopir memarkir truk logistik mereka sebagai bentuk protes damai.

Menurut Farhan, koordinator aksi di Bali, ongkos angkut dari Bali ke Surabaya hanya Rp300 ribu per ton, sementara biaya operasional bisa mencapai Rp2,5 juta.

"Kalau tidak overloading, kami pasti rugi besar. Tapi begitu kami lakukan, langsung ditindak. Ini tidak adil," keluh Farhan.

Massa GSJT menyatakan akan melanjutkan penyekatan jalan hingga tiga hari ke depan jika tidak ada respons dari pemerintah pusat maupun daerah.

Mereka mendesak Gubernur Jawa Timur dan Kementerian Perhubungan membuka ruang dialog untuk mencari solusi bersama.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat terkait permintaan revisi kebijakan ODOL maupun tuntutan tarif logistik yang disuarakan oleh para sopir.*

(mi/a008)