Bareskrim Tangkap Dua Tersangka Baru dalam Pengembangan Kasus Narkoba Ko Erwin
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kembali menangkap dua tersangka dalam pengembangan kasus jaringan narkotika yan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Di tengah ketidakpastian status Ibu Kota Nusantara (IKN), Partai Nasdem mengusulkan opsi transisi yang dinilai lebih realistis, yaitu menjadikan IKN terlebih dahulu sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, sembari tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara.
Usulan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa, dalam konferensi pers pada Jumat malam (18/7/2025).
IKN Belum Siap Jadi Ibu Kota Negara
Saan menilai bahwa hingga saat ini belum ada Keputusan Presiden (Keppres) yang menandai pemindahan resmi ibu kota ke IKN.
Menurutnya, hal ini menjadi indikator kuat bahwa pemerintah belum sepenuhnya yakin dengan kesiapan IKN dari aspek hukum, infrastruktur, administrasi, dan kebijakan pemindahan ASN (aparatur sipil negara).
"Langkah ini sekaligus menghentikan polemik status IKN, dan memastikan infrastruktur yang telah dibangun tidak mangkrak," ujar Saan.
Revisi UU IKN Jadi Solusi Jalan Tengah
Partai Nasdem mengusulkan agar pemerintah merevisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, untuk menegaskan bahwa IKN bisa difungsikan sebagai ibu kota provinsi lebih dahulu, hingga semua komponen pemindahan siap secara menyeluruh.
"Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara, sementara IKN difungsikan sebagai pusat pemerintahan provinsi. Ini jalan tengah yang bisa menghindari pemborosan anggaran dan mengatur ritme pembangunan secara realistis," terang Saan.
Moratorium Pemindahan dan Fokus pada Efisiensi Fiskal
Dalam pernyataannya, Saan juga menyarankan pemerintah agar mempertimbangkan moratorium pemindahan ibu kota, dan menyelaraskan kembali pembangunan IKN dengan kondisi fiskal dan prioritas nasional.
"Kita perlu efisiensi. Program-program strategis lain tetap harus jalan. Jangan sampai pembangunan IKN membebani fiskal yang sudah ketat," katanya.
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kembali menangkap dua tersangka dalam pengembangan kasus jaringan narkotika yan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan bersama Tentara Nasional Indonesia menggelar rapat koordinasi untuk membahas penguatan penegakan hukum di
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Indonesia saat ini tidak berada dalam kondisi darurat energi meskipun kete
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi wacana penerapan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam satu minggu yang
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tentara Nasional Indonesia menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap prajurit yang melanggar hukum maupun disiplin. San
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Letnan Jenderal TNI Yudi Abrimantyo melepas jabatannya sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI. Pengunduran diri te
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKRTA Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 20262031, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan sejumlah agenda prio
EKONOMI
NIAS UTARA Satu unit rumah berbahan papan di Desa Lolofaoso, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, ludes terbakar pada R
PERISTIWA
JAKARTA Kementerian Sosial menyatakan telah menyalurkan bantuan sosial senilai lebih dari Rp 700 miliar kepada warga terdampak bencana hi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Indonesia mempercepat penyaluran bantuan untuk korban bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera. Dalam la
PEMERINTAHAN