JAKARTA – Pemerintah Indonesia secara resmi menyambut baik keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan kesiapan negaranya untuk mengakui Negara Palestina secara resmi.
Langkah tersebut dinilai sebagai dorongan positif bagi terwujudnya solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan di kawasan Timur Tengah.
Dukungan ini disampaikan melalui akun resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (@Kemlu_RI) pada Sabtu (26/7/2025).
Baca Juga:
"Indonesia menyambut baik keputusan Presiden Prancis untuk mengakui Negara Palestina. Ini merupakan langkah positif untuk memastikan prospek masa depan berdirinya Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka melalui solusi dua negara," tulis Kemlu RI.
Dalam pernyataannya, pemerintah Indonesia menegaskan kembali posisi konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Baca Juga:
Indonesia juga mengajak negara-negara lain yang belum mengakui Palestina untuk mengikuti langkah Prancis dalam mendukung tatanan dunia yang adil dan damai.
"Kami mendorong negara-negara lain untuk mengambil langkah serupa demi mempercepat terciptanya perdamaian yang berkeadilan di kawasan," tambah pernyataan Kemlu RI.
Presiden Macron menyampaikan keputusan bersejarah itu pada Jumat (25/7/2025) lalu.
Ia menyatakan, pengakuan terhadap Palestina akan secara resmi disampaikan dalam Sidang Umum PBB bulan September mendatang.
"Konsisten dengan komitmen bersejarahnya demi perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah, saya telah memutuskan supaya Prancis mengakui Negara Palestina," ujar Macron melalui akun X pribadinya.
Langkah ini menjadikan Prancis berpotensi sebagai negara pertama dari kelompok negara ekonomi besar G7 yang mengakui Palestina sebagai negara merdeka.
Saat ini, dari 193 negara anggota PBB, sebanyak 147 telah memberikan pengakuan terhadap Palestina.
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan, kembali memasuki babak baru. Te
Peristiwa
JAKARTA Kuasa hukum sekaligus Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi
Politik
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyesalan atas munculnya informasi bahwa Adrian Asharyanto Gunadi, mantan Direktur Uta
Hukum dan Kriminal
KUALA LUMPUR Koordinator Masyarakat AntiKorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengungkapkan bahwa tersangka kasus dugaan korupsi ta
Nasional