Wamenaker Tegur Langsung Pemilik PT Bumi Sarimas Indonesia, Terkait Gaji 750 Karyawan yang Belum Dibayar!

SUMBAR - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan turun langsung menanggapi polemik keterlambatan pembayaran gaji ratusan karyawan PT Bumi Sarimas Indonesia (BSI) di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Tak hanya hadir langsung ke lokasi, Wamenaker juga menelepon langsung pemilik perusahaan untuk meminta penjelasan dan mendesak penyelesaian segera.

"Jadi begini Pak, saya bersama Wakil Gubernur Sumbar minta informasi terkait kepastian hak-hak buruh," ujar Immanuel melalui sambungan telepon di hadapan para pekerja, Kamis (7/8/2025).

Dalam pembicaraan itu, Wamenaker menekankan pentingnya perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, khususnya dalam pemenuhan hak para buruh. Ia juga mengingatkan bahwa pengabaian terhadap hak-hak tersebut bisa berujung pada konsekuensi hukum.

"Noel", sapaan akrabnya, menyatakan tidak akan segan mengambil tindakan hukum apabila PT BSI tetap mengabaikan hak 750 pekerjanya yang telah empat bulan tidak menerima upah.

"Manajemen harus segera mencari solusi. Kalau terus dibiarkan, ini bisa memperburuk keadaan dan berdampak langsung pada nasib para pekerja dan keluarganya," tegasnya.

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, yang turut mendampingi Wamenaker, menilai keterlambatan pembayaran gaji ratusan pekerja ini adalah persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan penanganan cepat dari semua pihak.

"Saya minta tolong, Pak. Ini segera ditindaklanjuti biar tidak berlarut-larut," ucap Wagub Vasko kepada pemilik perusahaan melalui telepon.

Sebelumnya, ratusan karyawan PT Bumi Sarimas Indonesia menggelar unjuk rasa menuntut pembayaran gaji mereka yang tertunda selama empat bulan. Ini bukan kali pertama para buruh melakukan aksi. Mereka telah mendatangi berbagai instansi seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta DPRD Sumbar, namun hingga kini belum ada penyelesaian konkret.

Pemerintah pusat dan daerah kini menjadikan kasus ini sebagai atensi serius dan diharapkan ada titik terang demi terpenuhinya hak-hak pekerja.*

(j006)