Gejolak Politik di Korsel: Menteri Mundur Setelah Pengumuman Darurat Militer Presiden Yoon

KOREA– Sejumlah menteri di kabinet Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol mengungkapkan niatnya untuk mundur dari jabatan mereka setelah pengumuman mendadak darurat militer yang disampaikan pada Selasa malam, 3 Desember 2024. Keputusan ini telah memicu gejolak politik yang cukup besar di negara tersebut, yang berujung pada rapat mendesak antara Perdana Menteri Han Duck-soo dengan para menteri di kabinet.

Dalam pertemuan yang digelar pada Rabu, 4 Desember 2024, sejumlah pejabat tinggi pemerintah seperti Menteri Keuangan Choi Sang-mok dan Menteri Pendidikan Lee Ju-ho menyatakan kesiapan mereka untuk mundur dari posisinya. Bahkan, Menteri Kehakiman Park Sung-jae secara tegas menyatakan, “Saya tidak berniat melanjutkan jabatan saya,” yang menambah ketegangan di pemerintahan Korsel.

Tanggapan tersebut muncul sebagai reaksi terhadap pengumuman darurat militer yang dilontarkan Presiden Yoon pada Selasa malam. Keputusan tersebut mendapat tentangan keras dari parlemen Korsel, yang menganggap langkah ini sebagai kebijakan sepihak dan tidak tepat. Parlemen kemudian melakukan rapat mendadak untuk membatalkan status darurat militer tersebut.Meskipun terdapat pernyataan mundur dari beberapa menteri, Perdana Menteri Han Duck-soo berusaha menenangkan situasi dengan meminta para pejabat untuk tetap melanjutkan tugas mereka. “Saya meminta kabinet untuk memenuhi tanggung jawab Anda bersama dengan pejabat publik di semua kementerian untuk memastikan keselamatan masyarakat dan kehidupan sehari-hari tetap terjaga tanpa keraguan sedikit pun,” ujar Perdana Menteri Han. Ia menegaskan bahwa meskipun situasi politik semakin memanas, kabinet harus tetap bekerja demi kepentingan publik.

Perdana Menteri Han juga menekankan bahwa hingga detik terakhir, dirinya dan anggota kabinet lainnya akan terus berusaha melayani rakyat dengan mengumpulkan kebijaksanaan yang ada. “Sampai saat-saat terakhir, saya akan melayani rakyat dengan mengumpulkan kebijaksanaan anggota kabinet kami,” tambahnya.Sementara itu, situasi politik semakin memburuk setelah parlemen berhasil mencabut status darurat militer yang diumumkan oleh Presiden Yoon. Keputusan ini mengundang gelombang protes dari masyarakat dan bahkan memicu upaya pemakzulan Presiden Yoon yang kini diajukan oleh partai oposisi di Korsel. Ribuan warga Korsel turut serta dalam aksi unjuk rasa, menuntut agar Presiden Yoon mundur dari jabatannya.Pencabutan status darurat militer ini pun disampaikan secara resmi oleh Presiden Yoon pada Rabu siang, namun gejolak politik yang ditinggalkan oleh keputusan mendadak tersebut diperkirakan akan terus berlangsung, dengan para menteri yang mengancam mundur dan partai oposisi yang menekan untuk pemakzulan.

(JOHANSIRAIT)