Tolak Beri Uang Rp500 Ribu, Pemilik Hajatan di Purwakarta Tewas Dikeroyok Preman Kampung
PURWAKARTA Seorang pria bernama Dadang, pemilik hajatan di Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, tewas s
HUKUM DAN KRIMINAL
Seoul – Sebagian besar anggota parlemen Korea Selatan pada hari Selasa (3/12) meloloskan keputusan untuk mencabut status darurat militer yang diumumkan oleh Presiden Yoon Suk-yeol. Dalam pemungutan suara yang dilakukan, 190 dari 300 anggota legislatif mendukung langkah tersebut, menyusul kontroversi yang melibatkan kebijakan pemerintah.
Langkah Presiden Yoon untuk memberlakukan darurat militer diumumkan beberapa hari sebelumnya, dalam sebuah pengarahan yang disiarkan secara langsung. Dalam pengumumannya, Yoon menegaskan komitmennya untuk memberantas kekuatan yang dianggapnya pro-Korea Utara dan melindungi tatanan demokrasi konstitusional negara tersebut. Namun, keputusan ini memicu ketegangan politik yang semakin memanas di dalam negeri.Pemimpin oposisi Lee Jae-myung, yang merupakan salah satu kritikus utama kebijakan darurat militer, menyatakan bahwa pemberlakuan tersebut adalah tindakan ilegal. Lee juga menyerukan warga untuk berkumpul di depan gedung parlemen untuk menggelar protes. “Pemberlakuan darurat militer Presiden Yoon Suk-yeol tak valid dan bertentangan dengan hukum,” ujar Lee, yang juga menuding pemerintah mencoba memanipulasi situasi untuk memperkuat kekuasaan.
Di sisi lain, pihak pemerintah mempertahankan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keamanan nasional, dengan menanggapi ancaman yang dianggapnya datang dari kelompok-kelompok tertentu yang berafiliasi dengan Korea Utara. Namun, penolakan yang muncul dari sebagian besar kalangan parlemen dan masyarakat menunjukkan ketidaksetujuan yang besar terhadap kebijakan tersebut.Meski keputusan parlemen untuk mencabut status darurat militer ini memperlihatkan perlawanan dari kekuatan legislatif, pemerintah Korsel belum memberikan respons resmi terkait langkah tersebut. Beberapa analis politik memperkirakan bahwa ketegangan ini bisa memicu lebih banyak ketidakstabilan politik, mengingat kedekatan masalah ini dengan isu-isu hak asasi manusia dan kebebasan sipil.
(JOHANSIRAIT)
PURWAKARTA Seorang pria bernama Dadang, pemilik hajatan di Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, tewas s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI dal
NASIONAL
MEDAN Persoalan tawuran yang berulang di kawasan Belawan kembali menjadi sorotan serius. Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas meneg
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah &039Aisyiyah (PWA) Aceh kembali menegaskan komitmen kemanusiaannya melalui program &039Aisyiyah Aceh Peduli
NASIONAL
MEDAN Rumah mantan polisi Bripka Horas Hutahuruk menjadi sasaran penjarahan saat tawuran terjadi di Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan
HUKUM DAN KRIMINAL
LAMPUNG Warga Lampung, khususnya di Lampung Timur, Kota Metro, dan Lampung Selatan, digegerkan dengan penampakan benda bercahaya melinta
PERISTIWA
MEDAN Seorang influencer di Kota Medan berinisial D alias Mr Roberto (41) akhirnya ditangkap aparat kepolisian setelah diduga menyekap d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat sebanyak 4.755 kasus keracunan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanj
PERISTIWA
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 50 kilogram yang diduga ber
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Gelombang dukungan masyarakat sipil terhadap keberlanjutan pembangunan nasional semakin menguat. Sembilan Ketua Umum Organisasi Kem
NASIONAL