BREAKING NEWS
Selasa, 02 September 2025

Ketika DPR Indonesia Dapat Rp50 Juta, Gaji Parlemen Negara Ini Hanya Rp950 Ribu/Bulan

Paul Antonio Hutapea - Senin, 01 September 2025 21:23 WIB
Ketika DPR Indonesia Dapat Rp50 Juta, Gaji Parlemen Negara Ini Hanya Rp950 Ribu/Bulan
Bendera Burundi. (foto: China Daily)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA— Beberapa hari terakhir, situasi politik Indonesia memanas menyusul keputusan menaikkan tunjangan anggota DPR RI hingga mencapai Rp50 juta per bulan.

Kebijakan ini menuai kritik dan menimbulkan gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat di sejumlah kota besar di Indonesia, yang menuntut agar kenaikan tersebut dicabut karena dianggap tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Menanggapi hal ini, Presiden RI Prabowo Subianto telah melakukan diskusi intensif dengan pimpinan partai politik.

Baca Juga:

Dalam pertemuan tersebut, disepakati untuk melakukan pencabutan kenaikan tunjangan anggota DPR serta memberlakukan moratorium perjalanan dinas ke luar negeri.

"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," tegas Prabowo.

Baca Juga:

Burundi, Negara dengan Gaji Parlemen Terendah di Dunia

Di tengah perdebatan tentang besaran tunjangan anggota DPR RI, sebuah data dari IPU Parline, database global tentang parlemen nasional, memberikan gambaran berbeda mengenai gaji dan tunjangan anggota parlemen di dunia.

Salah satu negara yang memiliki gaji parlemen terendah adalah Burundi.

Negara yang perekonomiannya sangat bergantung pada sektor pertanian dan masuk dalam kategori negara dengan tingkat kemiskinan tinggi ini membayar anggota Majelis Nasionalnya dengan gaji pokok tahunan sebesar 2.125.200 franc Burundi, atau sekitar Rp11.506.000 per tahun, yang berarti hanya sekitar Rp958.800 per bulan.

Selain gaji pokok, anggota parlemen Burundi juga menerima tunjangan dasar yang berjumlah 450.000 franc (setara Rp2.434.500) per bulan.

Tunjangan ini bukan untuk biaya operasional, melainkan sebagai uang representasi atau tambahan penghasilan.

Meskipun demikian, total penghasilan anggota parlemen Burundi tetap jauh di bawah standar global, yang mencerminkan tantangan ekonomi dan krisis yang terus dialami negara tersebut.

Perbandingan ini memberikan perspektif lebih luas tentang kebijakan remunerasi anggota legislatif di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Proses peninjauan ulang tunjangan DPR RI yang tengah berlangsung menunjukkan upaya pemerintah dalam merespons aspirasi masyarakat serta menjaga keseimbangan antara hak pejabat publik dan kondisi ekonomi nasional.

Kebijakan terkait gaji dan tunjangan pejabat publik memang menjadi isu sensitif yang membutuhkan keseimbangan antara penghargaan terhadap tugas negara dan kepekaan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Transparansi dan dialog terbuka menjadi kunci utama dalam menciptakan kebijakan yang adil dan dapat diterima semua pihak.*

(cb/a008)

Editor
: Raman Krisna
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Haris Azhar Heran Penangkapan Delpedro Marhaen, Sebut Bukti Hasutan Tak Jelas
Persiapkan Teleskopmu! Gerhana Bulan Total Blood Moon Akan Terlihat di Seluruh Indonesia
Anggota Komisi I DPR RI Trinovi Khairani Kecam Keras Penembakan Diplomat RI di Peru, Desak Pengusutan Tuntas
Sekdaprov Sumut Ikuti Rakor Bersama Mendagri, Tito Karnavian: Tunda Kegiatan Seremonial dan Perkuat Program Pro Rakyat
Mahasiswa Gelar Audiensi dengan DPRD dan Forkopimda Padangsidimpuan, Bahas Isu Strategis Daerah
Ketua Gerbrak Sumut Saharuddin Gelar Aksi Tunggal, Minta Evaluasi Kepemimpinan Ketua DPRD Sumut
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru