Gotong Royong Antar Kabupaten: Simalungun Bantu Pemulihan Tapteng Pasca-Bencana
TAPTENG Bupati Simalungun, Dr H Anton Achmad Saragih, didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Hj Darmawati Anton Achmad Saragih, m
NASIONAL
JAKARTA– Partai Demokrat mendorong pemerintah segera membuka akses bantuan internasional untuk korban bencana di Sumatera.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai pemberian bantuan harus dibuka lebar agar penanganan korban bisa lebih cepat dan efektif.
Baca Juga:
Herman menambahkan, kerusakan yang cukup parah di Sumatera menjadi alasan bagi pemerintah untuk membuka pintu bantuan dari banyak pihak, termasuk negara-negara asing.
Hal ini penting tidak hanya untuk penanganan darurat, tetapi juga tahap rekonstruksi dan rehabilitasi agar kehidupan masyarakat kembali normal.
"Hal ini untuk mempercepat tahap tanggap darurat. Bahkan dengan tingkat kerusakan yang masif, kita juga membutuhkan bantuan pihak lain dalam tahapan rekontruksi/rehabilitasi, agar kehidupan kembali normal," ujar Herman.
Partai Demokrat juga menyinggung sikap pemerintah yang cepat memberikan bantuan kepada negara lain saat bencana terjadi.
Herman menilai hal yang sama wajar jika negara lain ingin memberikan bantuan kepada Indonesia.
"Menurut saya, kelaziman antarnegara saling bantu dalam situasi bencana, Indonesia juga membantu negara lain jika ada bencana," katanya.
Seperti diketahui, banjir dan longsor di Sumatera terjadi pada 25 November 2025.
Hingga hampir dua pekan setelah bencana, pemerintah masih belum membuka akses bantuan dari negara-negara asing.
Menurut data terbaru BNPB hingga Minggu (7/12/2025) sore, tercatat 940 orang meninggal dunia akibat bencana di Sumatera, 276 orang hilang, dan sekitar 5.000 lainnya mengalami luka-luka.
TAPTENG Bupati Simalungun, Dr H Anton Achmad Saragih, didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Hj Darmawati Anton Achmad Saragih, m
NASIONAL
JAKARTA Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan masih yakin pemerintah Indonesia mampu menangani bencana di tiga provinsi Sumatera, m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Meski dirilis pada 2021 dan 2022, iPhone 13 dan iPhone 14 masih tersedia di distributor resmi Indonesia, termasuk Apple Authoriz
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menyoroti langkah pemerintah yang hingga kini belum
NASIONAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. H. OK Saidin, SH, M.Hum, dijadwalkan mengikuti Rapat Dengar
PENDIDIKAN
JAKARTA Banyak orang memiliki kebiasaan membuka TikTok, menonton Netflix, atau scroll media sosial sebelum tidur. Tujuannya sederhana, a
KESEHATAN
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan mantan Direktur Utama PT Indofarma, Arief Pramuhanto, dalam kasus korupsi alat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Partai Demokrat mendorong pemerintah segera membuka akses bantuan internasional untuk korban bencana di Sumatera. Sekretaris Jend
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) dan hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya, Heru H
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN, Kodim 0212 Tapanuli Selatan menurunkan tim darurat untuk membantu warga terdampak banjir bandang di sejumlah wilayah K
NASIONAL