Netizen Galang Dana Beli Hutan, DPR Sebut Tamparan bagi Pengelola Lingkungan

JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR sekaligus Ketua DPP PKB, Daniel Johan, menanggapi munculnya gerakan patungan beli hutan yang ramai dibicarakan di media sosial.

Menurutnya, gerakan ini menjadi kritik keras terhadap buruknya tata kelola hutan di Indonesia.

Gerakan tersebut disuarakan organisasi Pandawara Group setelah rangkaian bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang diduga berkaitan dengan deforestasi.

Baca Juga:

• Daniel Johan: Karhutla Bukan Hanya Masalah Hukum, Tapi Tata Kelola Lahan yang Gagal

Sejumlah figur publik seperti Denny Caknan dan Vidi Aldiano ikut mendukung aksi pengumpulan dana untuk membeli dan menjaga kawasan hutan.

"Ini sindiran tajam untuk pemerintah, meskipun secara ide menarik dan bentuk kepedulian bersama atas rusaknya hutan dan lingkungan. Gerakan ini menunjukkan kekecewaan masyarakat yang cukup dalam," ujar Daniel Johan kepada wartawan, Rabu (10/12).

Daniel menilai degradasi hutan terus memburuk dan memicu bencana ekologis.

Namun, ia mengkritik lemahnya penindakan terhadap para pelaku perusakan hutan.

Menurutnya, gagasan patungan membeli hutan mencerminkan kreativitas sekaligus kegelisahan publik atas situasi tersebut.

"Kondisi hutan semakin kritis, sementara para pelaku tidak pernah bertanggung jawab. Jika gerakan ini berhasil, ini bisa menjadi terobosan baru dalam upaya penyelamatan hutan," kata Daniel.

Ia menyebut gerakan ini sebagai "tamparan" bagi pemerintah yang dinilai mudah memberikan konsesi tanpa pengawasan memadai.

Daniel menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat penting untuk memastikan kelestarian lingkungan.

Sebagai contoh, ia menyinggung aksi pendiri The North Face yang membeli dan memulihkan sekitar dua juta hektare hutan di Chile dan Argentina agar tidak ditebang.

Menurutnya, langkah seperti itu memperlihatkan bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam memulihkan alam.

Daniel mengingatkan bahwa hutan merupakan warisan bagi generasi berikutnya.

Ia berharap kebijakan pemerintah semakin berpihak pada perlindungan lingkungan.

"Saatnya bersatu mengawasi pengelolaan hutan. Kita tidak boleh mengulangi kerusakan yang sama. Terima kasih kepada netizen yang peduli—mari bergerak bersama," ujarnya.*

(d/dh)