Wagub Aceh Geser Fokus Huntara, Tekan BP BUMN Bangun Huntap Permanen
JAKARTA Pemerintah Aceh mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana melalui sinergi dengan Badan
NASIONAL
ACEH TAMIANG– Pemerintah menyiapkan bantuan finansial bagi warga yang rumahnya rusak akibat banjir bandang di Sumatera.
Besaran bantuan tergantung tingkat kerusakan rumah, mulai dari Rp 15 juta hingga Rp 30 juta.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, rumah dengan kerusakan ringan akan menerima bantuan Rp 15 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan rumah dengan kerusakan sedang mendapat Rp 30 juta.Baca Juga:
"Untuk rusak ringan dan sedang ini, treatmentnya adalah diberikan dukungan biaya Rp 15 juta dari BNPB. Kemudian rusak sedang juga dari BNPB sebanyak Rp 30 juta," ujar Tito, Kamis (1/1/2026).
Bagi rumah yang mengalami kerusakan berat atau hilang, pemerintah menyiapkan skema penggantian berupa hunian sementara atau dana tunggu hunian (DTH).
Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan tambahan untuk melengkapi perabot rumah antara Rp 3 juta dan Rp 5 juta untuk dukungan ekonomi warga.
Tito menekankan percepatan pendataan warga terdampak menjadi kunci distribusi bantuan.
"Jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat, padahal pemerintah menunggu data. Data ini kuncinya dari para Bupati dan Walikota," katanya.
Di lapangan, pemerintah menghadapi kendala data kependudukan, misalnya warga Aceh Utara yang kehilangan KTP dan KK.
Solusinya, kepala desa atau keuchik membuat daftar korban berdasarkan tingkat kerusakan, yang kemudian diverifikasi oleh Bupati dengan bantuan Kapolres dan Kajari.
"Kalau ada yang belum termasuk daftar, bisa disusulkan lagi. Ini penting agar bantuan cepat sampai, khususnya bagi rumah rusak ringan dan sedang, sehingga 60 persen pengungsi bisa kembali ke rumah," jelas Tito.*
(d/dh)
JAKARTA Pemerintah Aceh mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana melalui sinergi dengan Badan
NASIONAL
ACEH BESAR Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polda Aceh Tahun 2026 di Hotel The Pad
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendorong penguatan kolaborasi dengan Dewan Pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan swasembada
NASIONAL
KISARAN Dua pria asal Kemayoran, Jakarta Pusat, Gilang Pandu Sugiarto (32) dan Dedi Sujatmiko (37), dituntut hukuman mati oleh Jaksa Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi begal bersenjata tajam dan panah terjadi di Jalan Jermal Raya, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menerima laporan kinerja Komisi Informasi (
PEMERINTAHAN
MEDAN Majelis Ilmu Fardhu &039Ain (MIFA) Sumatera Utara menyatakan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Surat Edaran (SE) Wali Kota M
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sidang praperadilan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menj
NASIONAL