Riza Chalid Masuk DPO! Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Minyak Petral 2008-2015
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan perbedaan penetapan awal Ramadhan 1447 Hijriah antara pemerintah dan Muhammadiyah tidak semestinya dimaknai secara negatif.
Ia menyebut perbedaan itu justru dapat menjadi wujud persatuan yang indah dalam kehidupan berbangsa.
"Kami juga mengimbau kepada segenap masyarakat, mari perbedaan itu tidak menyebabkan kita berpisah atau berbeda dalam artian negatif," kata Nasaruddin dalam konferensi pers usai sidang isbat di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Februari 2026.Baca Juga:
Menurut dia, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menyikapi perbedaan awal Ramadhan tanpa menimbulkan perpecahan.
"Indonesia sudah berpengalaman berbeda tapi tetap utuh dalam sebuah persatuan yang sangat indah," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
Keputusan itu diambil berdasarkan hasil hisab dan laporan rukyat yang menunjukkan hilal belum memenuhi kriteria visibilitas MABIMS.
Berdasarkan standar MABIMS, tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat.
Namun hasil pemantauan menunjukkan sudut elongasi masih berkisar antara 0 derajat 56 menit hingga 1 derajat 53 menit.
"Secara hisab, data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS," kata Nasaruddin.
Karena tidak ada laporan hilal terlihat di berbagai titik pemantauan, pemerintah memutuskan menggenapkan bulan Syakban menjadi 30 hari.
Adapun Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.
Penetapan ini merujuk pada metode hisab hakiki wujudul hilal serta penggunaan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang kini diadopsi organisasi tersebut.
Melalui pendekatan astronomi global dengan prinsip satu hari satu tanggal, awal bulan hijriah ditentukan secara serentak di seluruh dunia tanpa bergantung pada batas geografis negara.
Perbedaan metode antara rukyat berbasis kriteria MABIMS dan hisab wujudul hilal kerap memunculkan perbedaan awal Ramadhan di Indonesia.
Namun, Nasaruddin berharap hasil sidang isbat kali ini dapat menjadi simbol kebersamaan umat Islam.
"Semoga hal ini dapat menjadi simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia yang sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai sesama anak bangsa," ujarnya.
Ia menekankan, esensi puasa Ramadhan adalah meningkatkan ketakwaan, bukan memperdebatkan perbedaan metode penetapan awal bulan.*
(km/ad)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perusahaan teknologi Meta akhirnya mematuhi aturan pemerintah Indonesia terkait pembatasan usia pengguna media sosial. Kebijakan i
PEMERINTAHAN
BATU BARA Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di Desa Kampung Kelapa, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Sebatang pohon kela
PERISTIWA
TAPANULI SELATAN Upaya mendorong swasembada pangan nasional terus digencarkan di daerah. Salah satunya dilakukan oleh jajaran Polres Tapan
NASIONAL
TAKENGON Pengadilan Negeri Takengon menjatuhkan vonis terhadap empat terdakwa kasus penyalahgunaan wewenang dalam pencairan pembiayaan per
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyoroti wacana penghentian restitusi pajak yang muncul dalam upaya optimalisasi kebijakan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koperasi Ferry Juliantono meresmikan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah,
NASIONAL
PALEMBANG Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali melakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi di sektor la
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Personel Polsek Idi Rayeuk, Polres Aceh Timur, menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dengan mengamankan seorang pria bese
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komando Operasi (Koops) TNI Habema menggelar kegiatan bakti sosial di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, sebag
NASIONAL