Wacana War Tiket Haji Tuai Kritik, Komnas Haji Ingatkan Risiko bagi Jemaah Lansia

JAKARTA – Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) meminta wacana penerapan sistem "war tiket" untuk keberangkatan ibadah haji dikaji lebih mendalam. Usulan tersebut dinilai belum ideal untuk diterapkan dalam waktu dekat.

Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menyebut konsep war tiket yang identik dengan perebutan tiket konser atau acara hiburan dinilai kurang tepat jika diterapkan pada ibadah haji.

"Saya kira untuk saat ini belum ideal dan belum menjadi momentum yang tepat. Gagasan ini perlu disempurnakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek," ujar Mustolih, Senin (13/4/2026).

Baca Juga:

• Kemenhaj Diingatkan Soal UU Haji di Tengah Ramainya Wacana War Tiket

Ia menilai sistem war tiket sangat bergantung pada koneksi internet dan kemampuan teknologi, sehingga berpotensi menguntungkan calon jemaah di wilayah perkotaan dibandingkan daerah dengan akses terbatas.

Selain itu, regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi mekanisme tersebut.

Mustolih juga menyoroti kondisi mayoritas jemaah haji Indonesia yang didominasi kalangan lanjut usia. Keterbatasan dalam penggunaan teknologi dinilai menjadi kendala serius jika sistem tersebut diterapkan.

"Sebagian besar jemaah kita adalah lansia dengan kemampuan IT yang terbatas," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan antrean panjang haji terjadi karena keterbatasan kuota dan waktu pelaksanaan ibadah yang hanya berlangsung pada periode tertentu di Arab Saudi. Kondisi ini tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga negara-negara lain.

Sebagai perbandingan, ia mencontohkan Malaysia yang juga menghadapi keterbatasan kuota, namun tidak menerapkan sistem war tiket.

Menurutnya, penerapan sistem tersebut juga perlu mempertimbangkan nasib sekitar 5,7 juta calon jemaah yang sudah mengantre. Ia mengingatkan agar kebijakan baru tidak merugikan mereka yang telah lebih dulu terdaftar.

Selain itu, potensi biaya yang lebih tinggi dalam skema war tiket juga menjadi perhatian.

Sebagai alternatif, Mustolih mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi dengan negara-negara yang memiliki kuota haji tetapi tidak terserap secara maksimal.