JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa aturan baru mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) yang mewajibkan eksportir untuk memarkir 100 persen DHE dalam setahun dapat menambah cadangan devisa Indonesia sebesar lebih dari 90 miliar dolar Amerika Serikat (AS) per tahun.
Airlangga menyebutkan bahwa aturan tersebut masih dalam proses dan akan dituangkan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini sedang disusun. “DHE sudah selesai. PP-nya sedang disiapkan, harmonisasi, dan akan ada koordinasi dengan BI, OJK, serta perbankan,” ujarnya di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan berbagai stakeholder terkait kebijakan ini, dan Airlangga menegaskan bahwa tidak ada penolakan dari pihak pengusaha mengenai aturan baru ini. “Kami sudah komunikasi dengan seluruh stakeholder, dan tidak ada penolakan,” tambahnya.
Aturan baru yang tertuang dalam PP Nomor 22 Tahun 2024 ini memberikan insentif Pajak Penghasilan (PPh) bagi eksportir yang menempatkan DHE SDA mereka di perbankan domestik. Insentif PPh tersebut bervariasi, dengan tarif 0 persen untuk instrumen dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan, 2,5 persen untuk instrumen dengan jangka waktu 6 bulan, 7,5 persen untuk instrumen dengan jangka waktu 3 bulan hingga kurang dari 6 bulan, dan 10 persen untuk instrumen dengan jangka waktu 1 bulan hingga kurang dari 3 bulan.
Selain itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa eksportir akan diwajibkan untuk menyimpan DHE SDA di dalam negeri selama minimal satu tahun, lebih lama dari ketentuan sebelumnya yang hanya tiga bulan. Meskipun demikian, pemerintah akan menjanjikan bunga yang lebih menarik bagi eksportir yang mematuhi ketentuan ini.
Sebagai bagian dari implementasi kebijakan, Bank Indonesia (BI) akan menyediakan dua instrumen baru untuk penempatan DHE SDA, yaitu sekuritas valuta asing BI (SVBI) dan sukuk valuta asing BI (SUVBI). Instrumen baru ini akan melengkapi instrumen yang sudah ada, yaitu deposito berjangka valas (TD valas), yang memungkinkan eksportir untuk menempatkan DHE mereka di rekening khusus dan memanfaatkan fasilitas yang ada di bank, yang kemudian dapat diteruskan ke BI.
(christie)
JAWA BARAT PT Asuransi Jasindo menggagas peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan perempuan bersama Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa (YB
Peristiwa
JAKARTA Wali Kota Padang, Fadly Amran, bertemu Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Kantor Kemenaker, Jakarta, untuk mendorong perluasan
Politik
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar pertemuan khusus bersama Dewan Penasehat di Sekretariat PWI Pusat, Lantai 4 Ge
Peristiwa
BEKASI Kejaksaan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah seJawa Barat mulai mempersiapkan penerapan pidana kerja sosial sebagai bagian dar
Pemerintahan
MOROWALI Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terus menindak perusahaan tambang ilegal di Indonesia dengan sanksi adminis
Peristiwa
JAKARTA Pemerintah mewajibkan 30 persen area fasilitas publik seperti bandara, stasiun, terminal, dan rest area dimanfaatkan untuk pelaku
Ekonomi
JAKARTA Orang kepercayaan Gubernur Riau Abdul Wahid, Tata Maulana, ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korup
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pengurusan paspor umumnya dilakukan dengan mendaftar melalui aplikasi MPaspor untuk mempermudah antrean dan jadwal pelayanan. Na
Peristiwa
JAKARTA Prajurit TNI Angkatan Laut (TNI AL) kembali menunjukkan kesiapsiagaan dalam operasi kemanusiaan di laut.Pos Angkatan Laut (Posal
Pemerintahan
JAKARTA Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menanggapi rencana pembangunan proyek kereta cepat yang akan diperpanjang hing
Pemerintahan