Menko PMK Jelaskan Konsep Sekolah Terintegrasi untuk Anak Kelas Menengah di Seluruh Indonesia
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto berencana membangun sekolahsekolah terintegrasi dari tingkat SD hingga SMA yang ditujukan bagi sis
Pemerintahan
BITVONLINE.COM –Forum Warga Kota Indonesia (FAKTA) Indonesia menyoroti keputusan pemerintah yang membatalkan rencana kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk tahun 2025. Dalam pernyataannya, Sekretaris Jenderal FAKTA, Tubagus Haryo Karbyanto, menegaskan bahwa keputusan ini mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat.
“Pembatalan ini justru mempermudah akses rokok murah, khususnya bagi anak-anak dan remaja, sehingga berisiko memperburuk angka perokok muda,” ujarnya dalam siaran pers yang diterbitkan pada Selasa, 24 September 2024. Tubagus menambahkan bahwa terjangkaunya harga rokok dapat meningkatkan jumlah perokok di Indonesia, terutama di kalangan anak-anak. Ia juga merujuk pada sejumlah negara lain yang berhasil menekan konsumsi rokok dengan konsisten menaikkan cukai, menunjukkan bahwa pendekatan sebaliknya dapat membahayakan kesehatan generasi muda.
Tubagus mengkritik alasan pemerintah untuk tidak menaikkan cukai rokok, yang dianggap sebagai pembenaran yang tidak tepat. “Fokus utama kebijakan harusnya adalah kesehatan publik, bukan menjaga stabilitas industri rokok,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan pembatalan kenaikan CHT melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Askolani, pada Selasa, 14 September 2024. Alasan yang dikemukakan adalah kekhawatiran mengenai migrasi konsumen ke produk rokok yang lebih murah atau yang dikenal sebagai downtrading.
FAKTA Indonesia, dalam rilis persnya, mendesak pemerintah untuk meninjau ulang keputusan tersebut. Mereka meminta agar kebijakan cukai rokok ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, bukan sekadar mempertimbangkan kepentingan industri. “Kita butuh tindakan nyata, bukan sekadar janji,” tutup Tubagus, menekankan urgensi untuk merespons isu kesehatan masyarakat dengan kebijakan yang efektif.
Sikap skeptis terhadap kebijakan ini didukung oleh hasil kajian yang menunjukkan dampak signifikan dari konsumsi rokok terhadap kesehatan masyarakat. Menurut kajian terbaru, Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka perokok muda yang tinggi, dan pembatalan kenaikan CHT dapat memperburuk situasi ini.
FAKTA juga mencatat bahwa kebijakan cukai yang pro-kesehatan diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang, mengurangi beban kesehatan akibat konsumsi rokok, serta mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka perokok baru, terutama di kalangan anak-anak dan remaja.
Dengan meningkatnya perhatian terhadap isu kesehatan publik, FAKTA berharap pemerintah akan mempertimbangkan kembali komitmennya untuk melindungi masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh konsumsi tembakau. Keputusan ini menjadi momen penting bagi pemerintah untuk menunjukkan ketegasan dalam menjaga kesehatan dan keselamatan generasi mendatang.
(N/014)
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto berencana membangun sekolahsekolah terintegrasi dari tingkat SD hingga SMA yang ditujukan bagi sis
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Jajaran personel Polres Padangsidimpuan mengikuti zoom meeting arahan pimpinan dalam rangka persiapan apel tanggap darura
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Polres Padangsidimpuan menggelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Kota Padangsidimpuan pada Rabu (5/11/2025) pukul
Peristiwa
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Satgas Pangan, pemerintah kabup
Pemerintahan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran
Pemerintahan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut untuk memperkuat kolabor
Pemerintahan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memberikan apresiasi tinggi kepada kafilah Sumut yang berhasil meraih
Pemerintahan
PADANG LAWAS Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Padanglawas menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Pejabat Pengelo
Pemerintahan
PADANG LAWAS Seorang pria di Kabupaten Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara, berinisial MR (38), ditangkap polisi karena kedapatan menanam
Hukum dan Kriminal
PALAS Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Dr. Harli Siregar, SH, M.Hum, melantik Soemarlin Halomoan Ritonga, SH, MH sebagai Kepala K
Pemerintahan