Lapas Lubuk Pakam Gelar Razia Rutin, Amankan Handphone hingga Senjata Tajam
DELI SERDANG Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Lubuk Pakam kembali menggelar razia rutin di kamar hunian warga binaan, Kamis (9/4
NASIONAL
MEDAN – Hingga awal Januari 2025, pemborong besar berinisial RBH belum juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Utara. Padahal, rekan kerjanya berinisial TSR telah lebih dulu ditahan KPK pada akhir 2024.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, RBH dan TSR memiliki peran berbeda dalam pengelolaan DAK Disdik Sumut. TSR bertanggung jawab atas pengerjaan proyek fisik, sementara RBH dipercaya menangani penyediaan alat peraga.
Tidak hanya itu, keduanya disebut memiliki akses istimewa untuk menguasai proyek-proyek di Disdik Sumut karena diduga mendapat “tiket emas” dari oknum kepolisian Polda Sumut, yaitu Kabag Bin Ops Ditreskrimum Polda Sumut Kompol RS dan Bintara Unit IV Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut Brigadir B.
Seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyatakan bahwa langkah adil adalah segera memeriksa RBH. “Kasihan TSR, jangan pula dia sendirian. Maunya RBH ikutlah temani TSR. Jangan tidak setia kawan,” ungkapnya, Kamis (2/1/2025). Dalam kasus ini, sejumlah pejabat Disdik Sumut telah diperiksa. Sementara itu, tiga oknum polisi, yaitu Kompol RS, Brigadir B, dan Ipda RS, juga sempat diamankan.
Kompol RS dan Brigadir B ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2 Desember 2024. Brigadir B bahkan diamankan di Aceh saat mencoba melarikan diri. Namun, keduanya kemudian diserahkan ke Divisi Propam Bareskrim Polri. Sementara itu, Ipda RS yang sempat kabur berhasil ditangkap dan kini menjalani pemeriksaan di Mabes Polri.
Penyerahan para oknum ini ke Mabes Polri menimbulkan spekulasi publik bahwa ada upaya untuk memutus jejak keterlibatan pejabat Polda Sumut lainnya dalam kasus ini. Ketika dikonfirmasi, Juru Bicara KPK RI, Tessa Mahardhika Sugiarto, menolak memberikan keterangan terkait penangkapan oknum Polda Sumut. “Maaf, saya tidak ada info terkait hal dimaksud. Silakan ditanyakan ke Bareskrim,” jawabnya melalui pesan WhatsApp.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi membantah adanya penangkapan anggota Polda Sumut oleh KPK maupun Bareskrim Polri. “Coba tanyakan ke KPK, yang jelas kalau penangkapan KPK sudah saya konfirmasi ke Propam tidak ada,” tulisnya dalam pesan WhatsApp.
Hingga saat ini, baik RBH maupun dua oknum polisi yang terlibat tidak terlihat lagi di Polda Sumut. Kasus ini menjadi perhatian publik yang menuntut transparansi dan keadilan, terutama untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain dalam dugaan korupsi DAK Disdik Sumut.
(CHRISTIE)
DELI SERDANG Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Lubuk Pakam kembali menggelar razia rutin di kamar hunian warga binaan, Kamis (9/4
NASIONAL
BANDA ACEH Pengadilan Tinggi Banda Aceh menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) Yayasan Pendidikan Disabil
HUKUM DAN KRIMINAL
GAYO LUES Bencana alam kembali menghantam Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Setelah bencana serupa pada
NASIONAL
MAGELANG Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengingatkan masyarakat agar menghemat energi, seiring ketidakpastian global yan
EKONOMI
MAGELANG Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan Indonesia kini sudah relatif swasembada pangan dan tidak takut mengha
NASIONAL
PADANG Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menghadiri diskusi publik yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM Universitas
NASIONAL
MAGELANG Presiden Prabowo Subianto meresmikan fasilitas perakitan kendaraan listrik komersial milik VKTR di Magelang, Jawa Tengah, Kamis
EKONOMI
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menilai penanganan kasus mahasiswi magang di sebuah BUMN di Pagar Alam yang justru menjadi te
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) kembali menegaskan komitmennya terhadap praktik bisnis berkelanjutan dengan meraih pering
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa sikap tegas yang kerap dianggap sebagai keras kepala justru diperlukan dalam mengha
NASIONAL