KPK Datangi Dinas Pendidikan Sumut, Periksa CCTV Terkait Dugaan Kasus Korupsi DAK

SUMUT –Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Lasro, membenarkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah datang ke Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut untuk melakukan pemeriksaan terhadap alat CCTV. Kunjungan KPK ini terkait dengan upaya penegakan hukum, meskipun isu mengenai penggeledahan di Disdik Sumut masih menjadi sorotan.

Pada Selasa (17/12/2024), Lasro menjelaskan bahwa KPK telah datang untuk mencari alat bukti berupa rekaman CCTV yang disimpan di gedung Disdik Sumut, yang terletak di Jalan Teuku Cik Ditiro. Namun, Lasro menegaskan bahwa Inspektorat Provinsi Sumut tidak akan lagi melakukan pemeriksaan jika sudah ada instansi lain yang terlibat, dalam hal ini KPK.

“Kalau itu (informasi kedatangan KPK) benar, kami tidak akan masuk karena sudah ada pemeriksaan oleh instansi lain. Itu bagian dari penegakan hukum,” ujar Lasro.

Kabid Disdik Sumut, Basir Hasibuan, juga membenarkan bahwa KPK telah datang ke Disdik Sumut dan memeriksa alat CCTV. Namun, ia mengklarifikasi bahwa KPK tidak jadi mengambil CCTV yang mereka cari. Hal ini karena rekaman CCTV yang diminta KPK terkait dengan kejadian pada bulan Juli, namun karena sistem penghapusan otomatis CCTV di Disdik Sumut, data tersebut sudah terhapus setiap 20 hari sekali.

“Itu benar, mereka (KPK) memeriksa CCTV, tapi gak jadi karena yang mereka butuhkan adalah rekaman CCTV bulan Juli, sementara data di sini otomatis terhapus setiap 20 hari,” jelas Basir.

Basir juga menanggapi isu yang beredar bahwa KPK menggeledah ruang Sekretaris Disdik Sumut, Rudy Fahrizal, serta menyita beberapa tas berisi dokumen terkait Kadis Pendidikan Sumut, Abdul Haris Lubis. Ia membantah kabar tersebut, menegaskan tidak ada penggeledahan atau penyitaan berkas-berkas.

“Gak ada penggeledahan, saya yang tahu jelas. Kami yang lebih tahu soal alat bukti yang diperlukan,” kata Basir.

Kunjungan KPK ke Disdik Sumut juga berkaitan dengan dugaan penyelewengan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan fisik tahun anggaran 2024, senilai Rp 176 miliar. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Kadisdik Sumut, Abdul Haris Lubis, telah diperiksa oleh KPK pada 27 November 2024 di Jakarta. Keterangan ini mengarah pada dugaan tindak lanjut dari penangkapan rekanan proyek berinisial TSR di Medan, yang diduga terlibat dalam korupsi terkait proyek pembangunan fisik tersebut.

Meskipun demikian, Kadisdik Sumut Abdul Haris Lubis belum memberikan konfirmasi terkait masalah ini. Saat dihubungi melalui pesan singkat, Abdul Haris Lubis belum memberikan balasan.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, sebelumnya membantah adanya kegiatan penggeledahan di Disdik Sumut. Dalam keterangan yang disampaikan pada 10 Desember 2024, Tessa menegaskan bahwa KPK tidak melakukan penggeledahan di gedung Disdik Sumut.

“Tidak ada kegiatan penggeledahan KPK di Disdik Sumut,” tegas Tessa. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini KPK masih berada pada tahap penyelidikan dan belum ada penyidikan yang dilakukan di Dinas Pendidikan Sumut.

Meski demikian, informasi mengenai pemeriksaan Kadisdik Sumut dan adanya dugaan penyimpangan anggaran DAK tetap menjadi perhatian publik. KPK dikabarkan tengah menyelidiki lebih lanjut dugaan kasus korupsi yang melibatkan pejabat terkait di Disdik Sumut, termasuk Abdul Haris Lubis.

Sebagai catatan, kasus ini mengundang perhatian karena besarnya nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diduga diselewengkan. Ke depan, KPK diperkirakan akan mengungkap lebih banyak fakta terkait kasus ini, mengingat proses penyelidikan masih berjalan.

(N/014)