Gubernur Riau Akui Tak Mampu Cairkan Bonus Atlet PON Aceh-Sumut 2024 Secara Penuh, Hanya Bisa Bayar 45 Persen

PEKANBARU – Gubernur Riau, Abdul Wahid, angkat bicara terkait tuntutan atlet yang berlaga di PON Aceh-Sumut 2024 agar bonus kemenangan mereka segera dicairkan secara penuh.

Namun, Abdul Wahid menyatakan pemerintah provinsi saat ini belum mampu membayar bonus sesuai janji karena keterbatasan anggaran daerah.

"Kita sudah berdialog dengan para atlet. Mereka tetap ngotot bonus dibayarkan 100 persen, tapi kami hanya mampu membayar 45 persen karena keterbatasan APBD," kata Abdul Wahid di Pekanbaru, Sabtu (12/7/2025).

Menurut Wahid, pemerintah sudah menyiapkan pencairan bonus sebesar 45 persen dari total janji yang disampaikan sebelumnya oleh Penjabat Gubernur Riau periode lalu, SF Haryanto. N

amun, para atlet menolak menerima pencairan sebagian tersebut dan tetap menuntut pembayaran penuh sesuai janji awal.

"Kapan mereka mau menerima bonus 45 persen itu, kita siap cairkan langsung. Tapi mereka ingin sesuai janji Pak Rahman Hadi (eks Pj Gubernur Riau)," ujar Wahid.

Lebih lanjut, Wahid menambahkan bahwa atlet paralimpik sebelumnya sudah menerima bonus dengan pemotongan serupa dan tidak menolak.

"Atlet paralimpik sudah menerima kok, ada pemotongan tapi mereka tidak keberatan," tambahnya.

Sebelumnya, SF Haryanto pernah menjanjikan bonus sebesar Rp 40 miliar yang akan diberikan kepada atlet peraih medali di PON Aceh-Sumut 2024 sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mereka mengharumkan nama Riau.

Namun, hingga kini bonus tersebut belum dibayarkan secara penuh.

Situasi ini memunculkan kekecewaan di kalangan atlet, terutama setelah Gubernur Abdul Wahid memberikan bonus sebesar Rp 20 juta kepada Rayyan Arkan Dikha, bocah viral yang berperan mempromosikan tradisi Pacu Jalur sebagai Duta Pariwisata Riau.

Atlet merasa kurang diperhatikan dan berharap pemerintah segera merealisasikan bonus mereka.

Pemerintah Provinsi Riau pun diharapkan dapat mencari solusi terbaik agar bonus atlet yang telah berjuang mengharumkan nama daerah dapat segera diterima secara adil dan transparan.*

(km/a008)