Kuda Perang Prabowo

Para petani, nelayan, peternak, usaha kecil pedesaan menjadi anggota di Kopdes MM. Ikut menanam modal semampunya. Kemudian menyuplai hasil kerjanya ke Kopdes MM. Mereka tidak perlu khawatir produknya tidak terserap pasar, karena dulu ada Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai "offtaker". Kabarnya Bulog yang ada sekarang, akan dirombak menjadi Bulognas yang berperan seperti dulu lagi.

Dulu, pemerintah bisa mengontrol stok barang dan harga sembako. Termasuk pupuk dan sarana pertanian, perikanan dan peternakan karena eksistensi KUD ini. Stok barang dan harga sembako diumumkan setiap pekan oleh Menteri Penerangan di layar TVRI. Sumber data utama dari KUD ini. Sekarana karena kurang mendapat perhatian, maka pemerintah sudah sangat kesulitan untuk mengendalikan harga-harga barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pada masa kejayaannya dulu, KUD mencapai 9.436 unit. Sekarang tinggal 4.000-an saja yang aktif. Sisanya lagi hidup segan mati tak mau, atau mati suri pelan-pelan. Namun kantor-kantor Induk Kopreasi (Inkud) di tingkat nasional dan Pusat Koperasi Unit Desa di tingkta provinsi masih eksis saat ini. Meski ruang bisnisnya terbatas.

Nah, Prabowo ingin menghidupkan lagi KUD dengan nama lain. Nantinya jauh lebih masif. Karena Kopdes MM rencananya dibentuk di 70.000 Desa. Diproyeksikan setiap Kopdes MM dapat melakukan perputaran ekonomi senilai Rp 7 miliar setiap tahun. Nanti ada perputaran uang Rp 490 triliun setiap tahun di desa-desa.

Dari mana modal awal untuk menggerakan Kopdes MM ini? Bisa jadi dari Danantara. Mungkin salah satu bank di bawah Danantara. Bisa jadi Ban rakyat Indonesia (BRI) yang sudah mengakar kuat di pedesaan. BRI akan menjadi pendukung modal sekaligus penasehat bisnis koperasi tingkat desa ini.

Konsep Kopdes MM ini sedang dimatangkan. Mudah-mudahan saja dapat diresmikan secepatnya. Catatan penting adalah CEO Kopdes MM nanti harus sosok yang sudah mahir dalam bisnis koperasi. Jangan asal-asalan. Menjiwai gerakan dan masyarakat koperasi Indonesia. Paling kurang sama dengan CEO Danantara.

Kembali ke pertanyaan awal. Jadi mau dibawa kemana perekonomiuan negara ini oleh Prabowo? Sebenarnya Prabowo hanya ingin menggerakan perekonomian Indonesia sesuai dengan perintah pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Tidak khusus state capitalism. Bukan juga state socialism. Namun menggabungkan kedua mazhab ekonomi tersebut dalam wadah baru perekonomian, yaitu "Ekonomi Pancasila".

Danantara dan Kopdes MM dibentuk Prabowo berdasarkan semangat koperasi, yaitu gotong royong. Langkah ini menggabungkan prinsip state socialism and state capitalism yang secara implisit diuraikan dalam pasal 33 UUD 1945. Namun jalan yang ditempuh Prabowo ini pasti tidak mudah.

Perekonomian nasional kita sudah terlanjur dikuasai oleh kapitalisme swasta (private capitalism). BUMN juga sudah terlanjur dikangkangi oleh kepentingan kapitalis swasta. Minyak di Pertamina disuplai oleh swasta. Bahan bakar Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga disuplai oleh swasta. Saham perbankan bank-bank plat merah juga sudah terlanjur dilepas ke pasar modal.

Perekonomian nasional kita sebenarnya sudah disandera oleh kepentingan oligarki swasta asing dan domestik. Prabowo tentu berontak menyasikan kenyataan ini. Dia lalu menemukan solusi praktis dan cepat lewat kehadiran Danantara dan Kopdes MM. Banyak pihak yang bengong dan terheran-heran.

Makanya, tidak heran banyak juga yang protes Prabowo menarik tujuh BUMN dengan asset raksasa ke dalam Danantara. Sebuah super holding investasi langsung di bawah kendali Presiden memang sudah sulit untuk dijadikan barang bancakan lagi. Karena segala aktivitas dan ekspansi bisnisnya harus sesuai program Presiden.

Mendengar cerita saya seperti itu, kawan saya yang juga pemain besar di pasar modal ini langsung nyeletuk. "Kalo gitu, gue dukung Prabowo. Dia sedang merevolusi perekonomian kita," katanya.*