Demokrasi Lunglai, Partai Teralienasi

Guru besar Universitas Indonesia Prof Dr Sulistyowati Irianto antara lain ikut turun ke jalan mengecam aksi kekarasan yang dilakukan aparat terhadap pengunjuk rasa.

Tren teralienasinya partai politik dengan pemilihnya menunjukkan oligarki tumbuh kuat di tubuh partai politik.

Partai politik sangat tergantung pada ketua umum partainya dan menghilangkan suara-suara anggota partai politik, apalagi suara rakyat.

Kepentingan rakyat telah ditinggalkan ketika partai politik berhasil meraih suara rakyat dan duduk di parlemen.

Situasi seperti sekarang seakan mengarah pada industrialisasi politik. Partai politik dikelola sebagaimana korporasi di mana ketua umum partai adalah Chief Executive Officer (CEO), bisa berunding menempatkan anggotanya sebagai menteri, duta besar ataupun komisaris BUMN.

Gejala elitisme di tubuh partai politik mempertontonkan oligarki di dalam partai politik. Sistem kepartaian telah menciptakann elitisme yang ditandai terputusnya hubungan antara wakil rakyat dan rakyat, penerima mandat dan pemberi mandat, pemilih dan yang dipilih.

Tren ini telah dibaca Robert Michel pada 1911 dalam buku "Iron Law of Oligarchy". Tren ini mengingatkan pada perkataaan Louis XIX di Perancis, "negara adalah aku". Jika Raja telah bersabda, maka semua panglima akan bekerja untuknya.

Ketika dalam tubuh partai politik terbangun elitisme, di dalam lembaga DPR pun terbangun, super elite, sosok yang sangat berkuasa dan menguasai pimpinan partai-partai politik lain.

Sosok ini telah "menguasai" anggota-anggota DPR untuk tunduk dan patuh menggolkan agenda legalisme otokratis.

Legalisme otokrasi adalah upaya merekayasa penyelenggaraan negara melalui mekanisme hukum sebagaimana diteorikan Letvisky dan Ziblatt, dua guru besar Harvard University dalam buku How Democracies Die.